Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu wujudnya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dianggap meresahkan dan berpotensi menghambat investasi.
Menko Polkam, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim investasi. Penegasan ini disampaikan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan instansi terkait pada 6 Mei 2025. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sekretaris Negara hingga Badan Intelijen Negara (BIN), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting bagi kelancaran investasi dan kegiatan usaha. Pemerintah menyadari bahwa tanpa stabilitas keamanan, kepercayaan investor akan tergerus, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenapa Pemerintah Sampai Bentuk Satgas Khusus?
Pembentukan Satgas ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menerima banyak laporan dari masyarakat, terutama para pengusaha, yang merasa resah dengan keberadaan oknum ormas yang kerap melakukan pungutan liar. Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak kondusif.
Selain itu, premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan juga dapat mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Dengan adanya Satgas ini, diharapkan kehadiran negara dapat dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat akan ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apa Saja Target Operasi Satgas Ini?
Satgas ini akan fokus pada penindakan terhadap segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi. Beberapa target operasi yang mungkin menjadi prioritas antara lain:
- Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap pengusaha.
- Tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.
- Aktivitas ormas yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan penindakan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Bagaimana Dampaknya Bagi Investor Asing dan Domestik?
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia. Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan kepastian hukum, investor asing dan domestik akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan yang jelas bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan adanya Satgas ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman, stabil, dan menarik bagi investor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
