Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya.
âPemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu investasi dan kegiatan usaha,â ujarnya.
Kenapa Pemerintah Sekarang Lebih Gencar Menindak Premanisme?
Pemerintah menyadari bahwa premanisme dan aktivitas ormas radikal bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan keraguan di kalangan investor. Tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus.
Fokus utama pemerintah adalah membersihkan praktik-praktik premanisme di wilayah strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, dan proyek-proyek investasi prioritas nasional. Pemerintah ingin menjamin rasa aman kepada warganya, termasuk para pelaku usaha, agar merasa terlindungi.
Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan aksi premanisme berkedok ormas yang melakukan tindak kriminal seperti pungutan liar atau pemerasan. Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat akan ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apa Saja Bentuk Premanisme yang Akan Ditindak?
Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Pemalakan, intimidasi, dan ketidakpastian hukum menjadi penghalang serius bagi iklim usaha.
Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.
âNegara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum,â tegas Menko Polhukam.
Bagaimana Dampak Penindakan Premanisme Terhadap Ekonomi?
Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penindakan premanisme:
- Meningkatnya kepercayaan investor
- Terciptanya iklim usaha yang kondusif
- Berkurangnya praktik pungutan liar dan pemerasan
- Terjaminnya keamanan dan ketertiban umum
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tegas terhadap premanisme dan ormas yang meresahkan adalah bagian dari upaya tersebut.
Pemerintah berharap langkah ini akan menciptakan Indonesia yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
