Indonesia punya cita-cita besar: jadi raja kendaraan listrik di Asia Tenggara. Tapi, ada satu masalah klasik yang bisa menjegal ambisi ini: premanisme. Kabar terbaru menyebutkan, rencana investasi pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terhambat gara-gara ulah oknum ormas.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan hal ini lewat unggahan di media sosialnya. Ia menceritakan bagaimana aksi premanisme ormas sempat mengganggu rencana investasi BYD. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang menyebutkan bahwa VinFast juga mengalami gangguan serupa.
Untungnya, masalah ini sudah bisa diatasi. Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor, Luther T Panjaitan, menyatakan bahwa semua berjalan lancar. Dinamika di lapangan sebetulnya sampai saat ini kita sudah bisa selesaikan dengan tarif dan kesesuaian dengan standar pengembangan pabrik yang kita sudah lakukan, ujarnya.
Kenapa Premanisme Masih Jadi Masalah di Indonesia?
South China Morning Post bahkan menyoroti akar masalah premanisme di Indonesia. Fenomena ini bukan barang baru, dan sudah lama menjadi batu sandungan bagi investasi dan pembangunan. Aksi-aksi pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi seringkali menghantui dunia usaha, terutama di daerah-daerah.
Pemerintah sendiri sudah berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas premanisme. Namun, tantangannya tidak mudah. Jaringan premanisme seringkali kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum aparat. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga turut berperan dalam melanggengkan praktik ini.
Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk turun tangan dan menindak tegas aksi preman ormas. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bebas dari gangguan premanisme. Jika tidak, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah bisa terancam.
Apa Dampak Premanisme Terhadap Investasi?
Premanisme jelas merugikan investasi. Investor mana yang mau menanamkan modal di tempat yang tidak aman dan penuh dengan pungutan liar? Aksi premanisme bisa meningkatkan biaya operasional, menunda proyek, bahkan membatalkan investasi sama sekali.
Selain itu, premanisme juga merusak citra Indonesia di mata investor asing. Mereka akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi di negara yang dianggap tidak aman dan tidak memiliki kepastian hukum. Padahal, investasi asing sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Berikut adalah beberapa dampak negatif premanisme terhadap investasi:
- Meningkatkan biaya operasional
- Menunda atau membatalkan proyek
- Merusak citra negara
- Menurunkan minat investor asing
- Menghambat pertumbuhan ekonomi
Bagaimana Pemerintah Seharusnya Bertindak?
Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dan komprehensif untuk memberantas premanisme. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal perbaikan ekonomi dan sosial. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Meningkatkan penegakan hukum dan menindak tegas pelaku premanisme.
- Memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial untuk mengurangi akar masalah premanisme.
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memberantas premanisme.
- Melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan premanisme.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bebas dari gangguan premanisme.
Pemberantasan premanisme adalah tugas berat, tetapi bukan tidak mungkin. Dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif, sehingga cita-cita menjadi raja kendaraan listrik di Asia Tenggara bisa terwujud.
Penting untuk diingat bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaporkan aksi premanisme dan mendukung upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah.
