Wacana penjadwalan ulang Pemilu dan Pilkada kembali mencuat. Muncul usulan agar Pemilu nasional dan Pilkada tidak digelar dalam tahun yang sama, melainkan diberi jeda waktu sekitar dua tahun. Hal ini bertujuan memberikan ruang evaluasi yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengungkapkan bahwa usulan ini muncul karena pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berdekatan dinilai menyulitkan proses evaluasi. Jika waktunya terlalu mepet, penyelenggara pemilu akan terburu-buru dengan tahapan-tahapan, ujarnya.
Kenapa Jeda Waktu Pemilu dan Pilkada Dianggap Penting?
Salah satu alasan utama adalah memberikan kesempatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu. Dengan jeda waktu yang cukup, evaluasi bisa dilakukan secara mendalam, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, serta merumuskan perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada yang lebih baik.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, sebelumnya juga telah menyampaikan usulan serupa. Menurutnya, jarak yang terlalu dekat antara Pemilu dan Pilkada memberikan tekanan yang besar bagi penyelenggara. Di tahun yang sama, dengan berbeda bulan pemilu, dan pilkada dilaksanakan, itu agak sempit sebenarnya, ungkapnya.
Dengan adanya jeda waktu, diharapkan penyelenggara pemilu memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pilkada. Selain itu, jeda waktu juga memungkinkan adanya perbaikan sistem dan regulasi yang lebih matang.
Apa Dampaknya Jika Pemilu dan Pilkada Digelar Berdekatan?
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berdekatan dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, penyelenggara pemilu akan mengalami kelelahan dan tekanan yang tinggi. Mereka harus bekerja keras untuk mempersiapkan dan melaksanakan kedua agenda besar tersebut dalam waktu yang relatif singkat.
Kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu menjadi kurang optimal. Keterbatasan waktu membuat evaluasi dilakukan secara terburu-buru dan kurang mendalam. Akibatnya, potensi perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada menjadi terhambat.
Ketiga, partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat menurun. Masyarakat mungkin merasa jenuh dengan proses politik yang terus-menerus, sehingga mengurangi minat mereka untuk memberikan suara dalam Pilkada.
Bagaimana Solusi yang Mungkin Diterapkan?
Komisi II DPR saat ini sedang menampung berbagai masukan dan opsi terkait penjadwalan Pemilu dan Pilkada. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melaksanakan Pemilu nasional terlebih dahulu, kemudian memberikan jeda waktu sekitar dua tahun sebelum melaksanakan Pilkada.
Dede Yusuf menambahkan, Kita bisa melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu lalu kemudian melanjutkannya kepada persiapan pemilihan pilkada.
Opsi lain yang mungkin dipertimbangkan adalah mengubah periodesasi jabatan kepala daerah. Dengan mengubah periodesasi, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu.
Keputusan akhir mengenai penjadwalan Pemilu dan Pilkada akan diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di masa depan.
Komisi II DPR sendiri masih menunggu opsi-opsi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait hal ini. Jadi memang ada respons seperti itu dan kita tunggu saja nanti bagaimana opsi-opsi yang diberikan dari pemerintah dan juga dari DPR seperti apa, pungkas Dede Yusuf.
