Kementerian Transmigrasi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan di kawasan transmigrasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menekankan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari upaya kementerian untuk menerapkan konsep transmigrasi baru dengan lima program unggulan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari BPKP diharapkan dapat memastikan setiap program transmigrasi dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
âDengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,â ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).
Kenapa Pengawasan Keuangan Penting dalam Program Transmigrasi?
Pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan program transmigrasi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Iftitah menambahkan bahwa pencegahan masalah lebih baik daripada menanganinya setelah terjadi.
Nota Kesepahaman ini mencakup beberapa poin penting, termasuk penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kolaborasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di kawasan transmigrasi. BPKP siap memberikan dukungan teknis dan pengawasan untuk mendukung keberhasilan program transmigrasi dalam pembangunan nasional.
Iftitah menjelaskan bahwa kerjasama ini akan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kemampuan SDM, dan memfasilitasi kolaborasi dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan di kawasan transmigrasi.
Bagaimana Konsep Transmigrasi Baru Berbeda dari Sebelumnya?
Konsep transmigrasi baru yang diusung oleh Kementerian Transmigrasi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lima program unggulan yang menjadi fokus utama dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para transmigran dan mengembangkan wilayah transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kerjasama dengan BPKP ini diharapkan dapat menciptakan iklim pembangunan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam membangun wilayah-wilayah baru yang menjadi bagian dari program transmigrasi.
Apa Saja Manfaat yang Diharapkan dari Kerjasama Ini?
Melalui kolaborasi ini, Kementerian Transmigrasi dan BPKP berharap dapat mencapai beberapa manfaat utama:
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan program transmigrasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.
