Penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Hadi Poernomo akan mempercepat integrasi sistem informasi perpajakan nasional dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Vaudy menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, konsultan pajak, dan pelaku usaha untuk mencapai target rasio penerimaan negara sebesar 23% dari PDB. Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Hadi Poernomo adalah langkah strategis yang tepat untuk memperkuat fondasi penerimaan negara yang berbasis sistem dan integritas.
IKPI sebagai organisasi profesi menyatakan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan mendukung reformasi kebijakan yang didasarkan pada ide-ide visioner Hadi Poernomo. Vaudy menyebutkan bahwa Hadi Poernomo memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, berbasis teknologi, dan berkeadilan fiskal.
Mengapa Target Penerimaan Negara 23% dari PDB Dianggap Penting?
Target rasio penerimaan negara sebesar 23% dari PDB bukan sekadar angka. Ini adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan penerimaan negara yang kuat, pemerintah dapat membiayai berbagai program penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Peningkatan penerimaan negara juga memungkinkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang dan menjaga stabilitas ekonomi makro.
Gagasan seperti single identity number dan CCTV Penerimaan Negara yang mulai diimplementasikan menunjukkan visi jauh ke depan yang telah diperjuangkan Hadi Poernomo selama bertahun-tahun. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.
Vaudy menambahkan bahwa penunjukan Hadi Poernomo bukan hanya kebanggaan bagi IKPI, tetapi juga momentum bagi seluruh pemangku kepentingan pajak untuk bersatu demi Indonesia yang lebih kuat secara fiskal. Pak Hadi bukan hanya tokoh senior di bidang perpajakan, tapi juga arsitek utama reformasi fiskal modern Indonesia, ujarnya.
Bagaimana Sistem Perpajakan yang Transparan dan Berbasis Teknologi Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?
Sistem perpajakan yang transparan dan berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan sistem online yang terintegrasi, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence juga dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi potensi pelanggaran pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang modern dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
Apa Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara?
Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka dapat memberikan konsultasi mengenai perencanaan pajak yang efektif, membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak yang akurat, dan mewakili wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak.
Dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, konsultan pajak dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak dan memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.
IKPI sebagai wadah bagi para konsultan pajak siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, konsultan pajak, dan pelaku usaha, target penerimaan negara yang ambisius dapat dicapai demi kemajuan Indonesia.
