Upaya penyaluran bantuan kemanusiaan seringkali menemui jalan berliku, terutama ketika melibatkan wilayah konflik. Baru-baru ini, muncul inisiatif dari Global Humanitarian Foundation (GHF) yang bertujuan menyalurkan bantuan kepada jutaan warga Palestina. Namun, rencana ini menuai kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk PBB, pemerintah AS, dan lembaga kemanusiaan lainnya.
PBB sendiri menegaskan tidak dapat terlibat dalam upaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, independensi, dan imparsialitas. Kekhawatiran utama terletak pada kapasitas GHF dalam menjalankan misi kemanusiaan berskala besar, terutama karena proyek ini melibatkan kontraktor asal AS, termasuk perusahaan yang dipimpin oleh mantan kepala unit paramiliter CIA, untuk mengamankan distribusi bantuan.
Salah satu pejabat senior PBB yang bertugas di Gaza bahkan menyebut inisiatif ini sebagai pengkhianatan di tingkat tertinggi, dan menuduh bahwa GHF datang untuk mengambil alih dan mempersenjatai bantuan.
Mengapa Rencana Penyaluran Bantuan Ini Menuai Kontroversi?
Kritik terhadap rencana GHF tidak hanya datang dari PBB. Laporan dari OCHA (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB) menyebut rencana ini tidak layak, menyoroti bahwa distribusi bantuan hanya direncanakan satu hingga dua kali sebulan. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai keamanan warga sipil yang diminta pergi ke zona militer untuk mengumpulkan ransum. Bantuan kemanusiaan seharusnya tidak digunakan sebagai alat tawar-menawar.
Rencana GHF menargetkan empat titik distribusi yang diharapkan dapat menjangkau 1,2 juta warga Palestina, atau sekitar 60% populasi Gaza. Estimasi biaya per porsi makanan, termasuk logistik dan keamanan, adalah US$1,30. GHF mengklaim bahwa pengelolaan bantuan akan dilakukan dengan model independen yang diaudit secara ketat.
Beberapa nama besar juga dikaitkan dengan proyek ini, termasuk Miller, mantan anggota Departemen Keamanan PBB, yang tercatat dalam dewan penasihat, dan David Beasley, mantan Direktur Eksekutif WFP (Program Pangan Dunia), meskipun keterlibatannya belum dikonfirmasi.
Apakah Hamas Akan Memanfaatkan Bantuan Ini?
Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, sempat menyatakan bahwa model ini bertujuan agar Hamas tidak dapat memanfaatkan bantuan kemanusiaan. Namun, hingga kini, Israel belum memberikan bukti konkret bahwa Hamas mencuri bantuan.
Salah satu pejabat senior PBB menambahkan, Kami tidak dapat menghentikan mereka melakukannya. Pemerintah Israel memiliki kendali atas wilayah tersebut.
Apa Alternatif yang Mungkin Dilakukan?
Saat ini, forum koordinasi PBB, IASC, masih meninjau posisi mereka terkait inisiatif GHF dan mempertimbangkan untuk mengajukan proposal alternatif. Penting untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku.
Situasi ini menyoroti kompleksitas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Masyarakat internasional terus memantau perkembangan ini dengan harapan solusi terbaik dapat ditemukan untuk meringankan penderitaan warga Palestina.
