Dunia pendidikan tinggi di Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Transformasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum (BH) dan Badan Layanan Umum (BLU) memicu perdebatan tentang kualitas, aksesibilitas, dan biaya pendidikan. Perubahan ini, meski bertujuan meningkatkan mutu dan daya saing, memunculkan kekhawatiran akan komersialisasi pendidikan.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan menegaskan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, implementasi PTN BH dan BLU seolah menggeser fokus, dari tanggung jawab negara menjadi otonomi kampus dalam mencari pendanaan.
Apakah PTN BH dan BLU Benar-Benar Meningkatkan Kualitas Pendidikan?
Dengan status PTN BH, universitas memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola anggaran, menentukan kurikulum, dan mengembangkan program studi. Tujuannya adalah agar kampus lebih inovatif, adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu bersaing di tingkat global. Namun, otonomi ini juga membawa konsekuensi, yaitu tuntutan untuk mandiri secara finansial.
PTN BLU, di sisi lain, memiliki fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam menentukan biaya pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi kampus untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memicu kekhawatiran akan kenaikan biaya kuliah yang memberatkan mahasiswa.
Dulu, kampus fokus pada pembelajaran dan riset. Sekarang, mereka dituntut mencari sumber dana alternatif. Ini seringkali berujung pada kenaikan biaya pendidikan, membuat mahasiswa merasa seperti pelanggan yang harus membayar mahal untuk mendapatkan layanan pendidikan.
Bagaimana Nasib Mahasiswa dengan Keterbatasan Ekonomi?
Kebijakan PTN BH dan BLU berpotensi mengurangi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Jika biaya pendidikan terus meningkat, hanya mereka yang berasal dari keluarga berada yang mampu melanjutkan kuliah. Ini tentu bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.
Jalur mandiri, yang selama ini menjadi sumber pendanaan penting bagi PTN, juga perlu diawasi. Jangan sampai jalur ini menjadi celah bagi komersialisasi pendidikan, di mana kursi diperjualbelikan dengan harga tinggi, mengabaikan kemampuan akademik calon mahasiswa.
Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa. Beberapa PTN menaikkan biaya kuliah secara signifikan, sementara beasiswa dan bantuan keuangan tidak sebanding dengan kenaikan tersebut. Akibatnya, banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Menjaga Aksesibilitas Pendidikan Tinggi?
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan PTN BH dan BLU. Perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa otonomi kampus tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan semata. Pemerintah juga harus meningkatkan anggaran pendidikan dan memperluas program beasiswa untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, PTN perlu lebih transparan dalam pengelolaan keuangan dan penetapan biaya pendidikan. Mahasiswa dan masyarakat berhak tahu bagaimana dana kampus digunakan dan mengapa biaya kuliah terus meningkat. Dengan transparansi, diharapkan PTN dapat lebih bertanggung jawab dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Pendidikan tinggi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai komersialisasi pendidikan menghalangi generasi muda untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Perlu ada keseimbangan antara otonomi kampus, kualitas pendidikan, dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah hak setiap warga negara.
