Kementerian Transmigrasi kini punya fokus baru: menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Menteri Transmigrasi, Iftitah, menegaskan bahwa semua program harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harapannya jelas, dengan program yang tepat sasaran, lapangan kerja akan meluas, kemiskinan menurun, kualitas pendidikan meningkat, dan investasi pun ikut naik. Untuk mewujudkan itu, Kementerian Transmigrasi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data yang akurat.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program-program modern Kementerian Transmigrasi yang dianggap visioner dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi daerah. BPS siap menyediakan data, membantu analisis, dan mencatat hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.

“Kami mendukung penuh program Kementerian Transmigrasi. Sebagai penyedia data statistik, kami akan berkontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujar Amalia.

Kerja sama ini penting untuk memastikan program pemerintah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi. Data menjadi fondasi utama dalam perencanaan, sehingga pembangunan harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Kenapa Data Akurat Penting dalam Program Transmigrasi?

Iftitah menjelaskan bahwa kerja sama dengan BPS adalah langkah strategis karena BPS merupakan lembaga penyedia data resmi nasional. Dengan data yang akurat, pembangunan di kawasan transmigrasi diharapkan tidak meninggalkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya menjadi penonton di kawasannya sendiri.

Orientasi konsep transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Kerja sama ini juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, pengembangan potensi ekspor, dan penurunan angka kemiskinan.

“Kami ingin semua mendapat manfaat, bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan,” tegas Iftitah.

Dengan perjanjian ini, program-program yang dijalankan diharapkan menjadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat. BPS siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat baik.

Bagaimana Masyarakat Lokal Bisa Terlibat Aktif?

Iftitah menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan. Caranya adalah dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di kawasan mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut.

Apa Saja Target yang Ingin Dicapai dari Kerja Sama Ini?

Target utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, termasuk potensi ekspor. Dengan begitu, kawasan transmigrasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Iftitah mengatakan akan fokus terhadap data di kementeriannya yang belum optimal. Dengan kerja sama dengan BPS, diharapkan data yang ada akan lebih akurat dan relevan sehingga dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.

“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal,” pungkas Iftitah.