Kebijakan penempatan anak yang dianggap nakal di barak militer menuai sorotan tajam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar program ini dihentikan sementara dan dievaluasi secara menyeluruh. Desakan ini muncul karena kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menurut KPAI, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah anak nakal. Yang ada adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penempatan anak-anak ini di lingkungan militer dikhawatirkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yang menekankan pada pendekatan yang humanis, edukatif, dan non-diskriminatif.
Kenapa Anak Nakal Tidak Boleh Langsung Dihukum Ala Militer?
Pelatihan militer, dengan segala kedisiplinan dan ketegasannya, dinilai tidak cocok untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Anak-anak membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, yang berfokus pada pemahaman akar masalah perilaku mereka dan memberikan solusi yang konstruktif. Pendekatan militer justru berpotensi menimbulkan trauma dan memperburuk kondisi psikologis anak.
KPAI menekankan pentingnya perspektif perlindungan anak dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak. Hal ini mencakup pemahaman tentang etika berinteraksi dengan anak, cara berkomunikasi yang efektif, dan pengakuan bahwa anak adalah individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
Efektifkah Lembaga Pembinaan Anak yang Sudah Ada?
KPAI mempertanyakan efektivitas lembaga-lembaga pembinaan anak yang selama ini ada. Jika program-program yang dijalankan di lembaga-lembaga tersebut tidak efektif, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. KPAI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lembaga-lembaga pembinaan anak, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anak-anak diperlakukan dan dibina di sana.
Evaluasi terhadap program penempatan anak di barak militer juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak-anak yang terlibat. Apakah program ini benar-benar membantu mereka mengubah perilaku menjadi lebih baik, atau justru menimbulkan masalah baru? KPAI berharap evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program dan dampaknya terhadap anak-anak.
Apa Alternatif yang Lebih Baik untuk Membina Anak Nakal?
Alih-alih menempatkan anak-anak di lingkungan militer, KPAI mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program-program pembinaan anak yang sudah ada. Program-program ini harus dirancang dengan pendekatan yang holistik, yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas di lembaga-lembaga pembinaan anak, agar mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani anak-anak dengan berbagai masalah perilaku.
KPAI juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi anak-anak. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi KPAI dan lembaga-lembaga perlindungan anak lainnya, dengan melaporkan jika melihat adanya indikasi pelanggaran hak-hak anak. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Selain itu, detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengadakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia. Detikcom juga bekerjasama dengan Polri untuk memberikan penghargaan kepada sosok polisi teladan.
