Isu ormas yang bertindak meresahkan kembali mencuat ke permukaan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, baru-baru ini menyampaikan permintaan tegas kepada pemerintah untuk menindak ormas-ormas yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas insiden yang melibatkan ormas GRIB Jaya yang sempat menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan.
Puan menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya menindak, tetapi juga mengevaluasi keberadaan ormas-ormas yang terindikasi memiliki kegiatan yang menjurus pada premanisme. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas tersebut, apalagi jika sampai meresahkan masyarakat luas.
Kenapa Ormas yang Meresahkan Harus Ditindak Tegas?
Keberadaan ormas yang melakukan tindakan premanisme tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tindakan-tindakan seperti pemerasan, intimidasi, dan kekerasan dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman, termasuk yang berasal dari ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum.
Polda Metro Jaya sendiri menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mengawal segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penanganan ormas. Sebagai aparat penegak hukum, Polri akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Puan menambahkan, jika memang ditemukan ormas yang terbukti melakukan tindakan premanisme, maka pembubaran menjadi solusi yang harus diambil. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah ormas lain melakukan tindakan serupa di kemudian hari.
Bagaimana Cara Pemerintah Mengevaluasi Ormas?
Proses evaluasi ormas tentu memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, ahli hukum, dan perwakilan dari ormas itu sendiri. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) ormas, kegiatan yang dilakukan, serta rekam jejak anggotanya.
Jika dalam proses evaluasi ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau penyimpangan dari AD/ART, maka pemerintah berhak memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pembekuan atau pembubaran ormas. Penting untuk diingat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang, namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
Pernyataan Puan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi seluruh warga negara. Dengan menindak tegas ormas yang meresahkan, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa merasa terancam oleh aksi-aksi premanisme.
Apa Dampaknya Jika Ormas Dibiarkan Bertindak Semena-mena?
Jika ormas dibiarkan bertindak semena-mena, dampaknya bisa sangat merugikan. Selain menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat, tindakan premanisme juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor akan enggan menanamkan modalnya di daerah yang rawan konflik dan tindakan kriminal.
Selain itu, tindakan premanisme juga dapat merusak citra negara di mata internasional. Negara yang tidak mampu menjamin keamanan dan ketertiban akan dianggap tidak layak untuk dijadikan mitra bisnis atau tujuan wisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak tegas dan konsisten dalam menindak ormas yang meresahkan demi menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.
Kasus pendudukan lahan BMKG oleh ormas GRIB Jaya menjadi contoh nyata bagaimana tindakan ormas dapat merugikan kepentingan publik. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan terhadap kegiatan ormas dan memberikan sanksi yang tegas bagi ormas yang melanggar aturan.
Penghargaan yang diberikan oleh detikcom bersama Kejaksaan Agung dan Polri kepada jaksa dan polisi teladan menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berprestasi. Hal ini diharapkan dapat memotivasi aparat penegak hukum lainnya untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
