Parkir di Jakarta, sebuah urusan yang terlihat kecil namun menyimpan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, kini menjadi sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Alief Bintang Haryadi, menyoroti perlunya pengelolaan parkir yang lebih serius dan profesional. Ia bahkan mendukung wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola perparkiran di ibu kota.
Menurut Bintang, sistem pengelolaan parkir yang ada saat ini masih rentan terhadap kebocoran pendapatan. Ia mencontohkan perbedaan signifikan antara pendapatan yang dihasilkan oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta. Unit Pengelola Perparkiran hanya menyetor sekitar Rp 30 miliar per tahun, sementara Bapenda mampu mengumpulkan Rp 350 miliar dari pajak parkir off-street. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan transparansi pengelolaan parkir.
Kenapa Pendapatan Parkir Jakarta Belum Optimal?
Salah satu penyebab utama belum optimalnya pendapatan parkir adalah minimnya pengawasan di lapangan. Dengan wilayah Jakarta yang luas dan jumlah titik parkir yang sangat banyak, Dinas Perhubungan dan mitra pengelola menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini membuka celah bagi manipulasi pendapatan dan praktik pungutan liar yang merugikan daerah.
Selain itu, banyak lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama, namun tidak semuanya transparan dalam melaporkan pendapatan dan bagi hasil ke Pemerintah Provinsi Jakarta. Hal ini semakin mempersulit upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir.
Bintang menekankan pentingnya pengawasan ketat dan audit berkala untuk memastikan bahwa setoran ke kas daerah mencerminkan pendapatan yang sebenarnya. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi kebocoran pendapatan akan terus berlanjut.
BUMD Parkir: Solusi atau Masalah Baru?
Wacana pembentukan BUMD parkir muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir di Jakarta. Bintang meyakini bahwa BUMD yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Ia juga menilai bahwa pengawasan terhadap BUMD akan lebih terukur karena masih berada di bawah kontrol pemerintah daerah dan DPRD.
Gubernur sebelumnya, Pramono Anung, juga telah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BUMD parkir. Ia bahkan mendorong penerapan sistem pembayaran parkir tanpa uang tunai (cashless) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan parkir.
Namun, pembentukan BUMD parkir juga memiliki potensi masalah. Jika tidak dikelola dengan baik, BUMD tersebut justru bisa menjadi sarang korupsi dan inefisiensi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa BUMD parkir dikelola oleh orang-orang yang profesional, kompeten, dan memiliki integritas tinggi.
Bagaimana Sistem Pembayaran Cashless Bisa Membantu?
Penerapan sistem pembayaran cashless dalam pengelolaan parkir di Jakarta diyakini dapat memberikan sejumlah manfaat. Pertama, sistem ini dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan karena semua transaksi tercatat secara elektronik. Kedua, sistem cashless dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir karena mengurangi kebutuhan akan petugas parkir yang mengelola uang tunai. Ketiga, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna parkir karena mereka tidak perlu lagi membawa uang tunai.
Selain itu, sistem cashless juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan data tentang pola parkir di Jakarta. Data ini dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan parkir yang lebih efektif dan efisien.
Bintang berharap bahwa Jakarta dapat menata parkir secara serius, bukan hanya sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan kota yang modern dan berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan parkir sangat penting untuk menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien.
Dengan pengelolaan parkir yang lebih baik, Jakarta diharapkan dapat meningkatkan PAD, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh warganya.
