Anggota DPRD Banten berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur di Banten adalah pekerjaan besar yang butuh waktu lebih dari sekadar 100 hari. Hal ini disampaikan menanggapi hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rifky Hermiansyah, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, menyatakan bahwa membandingkan kepuasan kerja antar daerah bukanlah hal yang tepat. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.
âSurvei kinerja ini tidak sepenuhnya mencerminkan realita yang dirasakan oleh masyarakat Banten secara keseluruhan,â ujarnya, menekankan bahwa hasil survei perlu dilihat dengan lebih kritis.
Apakah Survei Kepuasan Publik Selalu Akurat?
Rifky menyoroti bahwa survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 12-19 Mei 2025, dengan jumlah responden yang berbeda di setiap provinsi, mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi Banten. Margin of error yang berbeda-beda di setiap provinsi juga perlu diperhatikan.
Ia memberikan contoh, margin of error di DKI Jakarta adalah +/- 4,5 persen, sementara di Banten +/- 5 persen. Perbedaan ini bisa memengaruhi interpretasi hasil survei.
Rifky juga menyoroti masalah pemerataan infrastruktur antara Banten bagian selatan dan utara. Ia menilai bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah hanya dalam tiga bulan pertama masa jabatan mereka.
Bagaimana Pemerintah Daerah Bisa Lebih Efektif?
Rifky memberikan apresiasi kepada Gubernur Andra Soni yang dinilai bekerja tanpa banyak publisitas, namun mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Banten. Ia menekankan pentingnya kerja nyata dibandingkan pencitraan.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program bantuan keuangan untuk perbaikan jalan. Dengan program ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat membantu menangani jalan rusak yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kabupaten/kota.
Apa Saja Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Banten?
Pembangunan infrastruktur di Banten menghadapi berbagai tantangan, termasuk:
- Keterbatasan anggaran
- Kondisi geografis yang beragam
- Koordinasi antar instansi pemerintah
- Partisipasi masyarakat
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah Banten, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program pembangunan juga tidak bisa diabaikan. Dengan evaluasi yang baik, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
