Kasus korupsi tata kelola timah terus bergulir, dan kali ini menyeret aset berupa rest area di Ruas Tol Jagorawi Km 21B, Gunungputri, Jawa Barat. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita rest area tersebut, yang sertifikat hak guna bangunannya (SHGB) tercatat atas nama PT Karya Surya Ide Gemilang dan PT Graha Tunas Selaras.
Penyitaan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan (SP) Dirdik Jampidsus Kejagung Nomor PRIN-31/F.2/Fe.2/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025. Penyitaan ini terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk, tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
Selain penyitaan aset, Kejagung juga telah menetapkan beberapa perusahaan sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini, antara lain PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP). Salah satu terdakwa dalam kasus ini adalah Tamron alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia.
Bagaimana Dampak Penyitaan Rest Area Bagi Pekerja dan Warga Sekitar?
Penutupan rest area akibat penyitaan ini tentu menimbulkan dampak bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana. Salah seorang warga bernama Sarmin mengungkapkan bahwa sekitar 80% penghuni kontrakan di sekitar rest area adalah pekerja di sana. Dengan ditutupnya rest area, mereka terancam kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal.
Selain pekerja, warga sekitar juga merasakan dampak dari penutupan rest area. Sarmin mencontohkan, parkiran sepeda motor yang biasa digunakan para pekerja rest area juga terpaksa ditutup. Padahal, parkiran tersebut menjadi sumber pendapatan bagi anak-anak muda kampung, yang hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial seperti membantu pembangunan musala atau acara lingkungan.
Menurut penelusuran, para pengendara sepeda motor, terutama pekerja rest area, biasanya menggunakan akses pintu belakang melalui Desa Bojong Nangka, Gunung Putri. Jarak dari depan gang di Jalan Cikuda menuju pintu belakang rest area sekitar 1,8 kilometer. Di depan pintu belakang tersebut terdapat parkiran sepeda motor yang menjadi tempat penitipan motor para pekerja.
Adakah Solusi Alternatif untuk Mengurangi Dampak Penutupan Rest Area?
Pemerintah daerah setempat perlu segera mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dari penutupan rest area ini. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:
- Membuka lapangan kerja baru bagi para pekerja rest area yang kehilangan pekerjaan.
- Memberikan pelatihan keterampilan agar para pekerja memiliki bekal untuk mencari pekerjaan lain.
- Memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar yang terdampak secara ekonomi.
- Mencari solusi agar akses pintu belakang tetap bisa digunakan oleh para pekerja, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban.
Apa Langkah Selanjutnya dari Kejaksaan Agung?
Kejaksaan Agung akan terus melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus korupsi tata kelola timah ini. Penyitaan aset seperti rest area ini merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Kejagung juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.
Kasus korupsi tata kelola timah ini menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Diharapkan, dengan penegakan hukum yang tegas, kasus serupa tidak akan terulang di masa depan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem tata kelola pertambangan timah agar lebih transparan dan akuntabel.
Detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) juga mengadakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia. Selain itu, detikcom bersama Polri juga memberikan penghargaan kepada sosok polisi teladan. Kisah inspiratif para kandidat polisi teladan dapat dibaca di sini.
