Kasus korupsi timah yang merugikan negara terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sebuah rest area di Tol Jagorawi Km 21B, Gunungputri, Jawa Barat. Penyitaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2018-2020.
Penyitaan ini tertuang dalam Surat Perintah Penyitaan (SP) Dirdik Jampidsus Kejagung Nomor PRIN-31/F.2/Fe.2/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan rest area tersebut meliputi dua perusahaan, yaitu PT Karya Surya Ide Gemilang dan PT Graha Tunas Selaras.
Penyitaan ini menuai beragam komentar dari para pengguna jalan tol, khususnya para sopir truk yang sering memanfaatkan rest area tersebut untuk beristirahat.
Apakah Rest Area yang Disita Akan Ditutup?
Salah seorang sopir truk bernama Martono (48) mengungkapkan bahwa rest area ini sangat penting baginya dan para pengemudi lainnya. Ia sering singgah di sini untuk melepas lelah, beribadah, atau sekadar makan. Penting itu rest area, namanya driver kan apalagi kadang-kadang nyelah istirahat dulu entah ibadah atau maka itu penting, ujarnya.
Martono menambahkan, jika rest area ini ditutup karena kasus korupsi, ia khawatir banyak sopir yang mengantuk saat berkendara karena tidak memiliki tempat istirahat yang memadai. Kalau seandainya jauh kebanyakan driver ngeluhnya mata ngantuk, itu yang membahayakan, katanya.
Senada dengan Martono, Adi (44), sopir truk lainnya, juga mendukung pemberantasan korupsi. Ia tidak masalah jika rest area langganannya itu tidak lagi beroperasi. Saya mah setuju deh model-model begitu. Kita yang nyari duit seribu dua ribu, dia yang ngerugiin negara triliunan makin kaya aja bisnis makin menggurita, imbuhnya.
Adi berpendapat bahwa jika lahan bermasalah, maka bangunan di atasnya juga bermasalah. Seharusnya kalau menurut saya pribadi namanya disita tanahnya kepemilikan bermasalah, berarti bangunan juga bermasalah, ujarnya.
Bagaimana Nasib Para Sopir Truk Jika Rest Area Ditutup?
Penyitaan rest area ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai nasib para sopir truk yang selama ini mengandalkan tempat tersebut untuk beristirahat. Jika rest area ini ditutup, mereka harus mencari alternatif tempat istirahat lain yang mungkin lokasinya lebih jauh atau fasilitasnya kurang memadai.
Hal ini bisa berdampak pada keselamatan berkendara, karena sopir yang kelelahan lebih berisiko mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan menyediakan tempat istirahat alternatif yang layak bagi para sopir truk.
Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan beberapa korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah ini, di antaranya PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).
Salah satu terdakwa dalam kasus ini adalah Tamron alias Aon, yang merupakan beneficial owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia.
Apa Dampak Penyitaan Aset Terhadap Kasus Korupsi Timah?
Penyitaan aset seperti rest area ini merupakan bagian dari upaya Kejagung untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi timah. Aset-aset yang disita akan dilelang, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mengganti kerugian negara.
Penyitaan ini juga menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor pertambangan. Diharapkan, tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Kasus korupsi timah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
