Baru-baru ini, sebuah survei dari Setara Institute menempatkan sebuah kota di Sulawesi Selatan sebagai kota paling intoleran. Hal ini tentu saja memicu berbagai reaksi, terutama dari pemimpin daerah setempat. Sang wali kota bahkan mengaku kebingungan dengan hasil survei tersebut.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengungkapkan ketidakpahamannya mengenai indikator yang digunakan dalam survei Indeks Kota Toleran (IKT) 2024. Ia merasa kesulitan untuk memahami mengapa Parepare bisa mendapatkan predikat tersebut. Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan bernegara.

“Saya juga tidak mengerti apa indikatornya sehingga Parepare dikatakan intoleran,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sebagai wali kota yang belum lama menjabat, ia merasa kesulitan untuk mengomentari lebih jauh hasil survei tersebut.

Apa yang Sebenarnya Dimaksud dengan Intoleransi?

Intoleransi, secara sederhana, adalah ketidaksediaan untuk menerima perbedaan. Perbedaan ini bisa meliputi banyak hal, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga pandangan politik. Dalam konteks sebuah kota, intoleransi bisa tercermin dalam berbagai bentuk diskriminasi, persekusi, atau bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Namun, mengukur intoleransi bukanlah perkara mudah. Berbagai faktor bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap toleransi, termasuk sejarah sosial, kondisi ekonomi, dan pengaruh media. Oleh karena itu, penting untuk memahami metodologi survei secara mendalam sebelum menarik kesimpulan.

Pemerintah, menurut Tasming Hamid, telah menetapkan dasar dan aturan mengenai hidup toleran. Undang-undang mengakui keberadaan lima agama, yang seharusnya menjadi landasan bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. Namun, implementasi aturan ini di tingkat masyarakat bisa jadi menghadapi berbagai tantangan.

Mengapa Survei Toleransi Penting Dilakukan?

Survei toleransi memiliki peran penting dalam memetakan kondisi sosial sebuah wilayah. Hasil survei bisa menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, survei juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan mendorong dialog antar kelompok yang berbeda.

Namun, penting untuk diingat bahwa survei hanyalah salah satu alat ukur. Hasil survei perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikonfirmasi dengan data dan informasi lain. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi, dalam upaya meningkatkan toleransi di wilayahnya.

Bagaimana Cara Meningkatkan Toleransi di Masyarakat?

Meningkatkan toleransi adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

• Meningkatkan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi sejak usia dini.
• Mendorong dialog antar kelompok yang berbeda untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.
• Menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
• Mempromosikan nilai-nilai toleransi melalui media dan kegiatan budaya.
• Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya membangun kerukunan.

Toleransi bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang tumbuh dari kesadaran dan pemahaman. Dengan upaya bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

Di sisi lain, detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengadakan ajang penghargaan untuk para jaksa berprestasi di seluruh Indonesia. Selain itu, detikcom juga bekerja sama dengan Polri untuk memberikan penghargaan kepada polisi teladan. Kisah-kisah inspiratif para kandidat polisi teladan ini bisa menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.