Fenomena job fair di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) belakangan ini menjadi sorotan. Antusiasme masyarakat yang tinggi terkadang berujung pada kerumunan yang membeludak, menimbulkan pertanyaan apakah acara tersebut benar-benar efektif atau hanya sekadar formalitas belaka.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menanggapi isu ini dengan menekankan pentingnya job fair sebagai program yang memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Namun, ia juga mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif akibat penumpukan massa.
Pramono, seorang pejabat pemerintah, sependapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ia menjelaskan alasan mengapa beberapa job fair tidak dipublikasikan secara besar-besaran. Tujuannya adalah agar peserta yang hadir benar-benar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga proses link and match dapat berjalan efektif dan peluang untuk langsung diterima kerja lebih besar.
Kenapa Job Fair Seringkali Membeludak?
Salah satu penyebab utama membeludaknya job fair adalah tingginya angka pengangguran dan kurangnya informasi yang merata mengenai lowongan pekerjaan. Banyak pencari kerja yang berharap menemukan peluang kerja impian mereka di acara tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong datang meskipun harus berdesakan.
Selain itu, kurangnya koordinasi antara penyelenggara, perusahaan, dan pemerintah daerah juga dapat menjadi faktor penyebab. Jika informasi mengenai jumlah lowongan yang tersedia tidak disebarluaskan dengan baik, atau jika tidak ada sistem pendaftaran yang efektif, maka potensi terjadinya kerumunan akan semakin besar.
Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk lebih inovatif dalam membuka akses informasi lowongan kerja. Ia menyarankan agar Disnaker memanfaatkan platform online seperti website, aplikasi, atau portal khusus untuk mempublikasikan lowongan kerja.
âZaman sudah modern, sehingga Dinas Tenaga Kerja wajib inovatif dengan membuat job fair online atau pakai web atau aplikasi atau portal,â ujarnya.
Bagaimana Cara Mengatasi Membeludaknya Pencari Kerja di Job Fair?
Untuk mengatasi masalah ini, Basri Baco memberikan beberapa solusi. Pertama, Disnaker DKI Jakarta harus lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
âMembuat jaringan luar negeri dalam mendapatkan peluang lapangan kerja juga harus dilakukan Pemda DKI dan Dinas Tenaga Kerja,â katanya.
Kedua, Disnaker perlu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam job fair. Informasi yang jelas dan akurat mengenai persyaratan, kualifikasi, dan deskripsi pekerjaan akan membantu pencari kerja untuk lebih selektif dalam memilih lowongan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Ketiga, Disnaker dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sistem pendaftaran online dengan kuota terbatas. Hal ini akan membantu mengendalikan jumlah peserta yang hadir dan menghindari terjadinya kerumunan yang berlebihan.
Apakah Job Fair Online Bisa Menjadi Solusi?
Job fair online menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan job fair konvensional. Selain lebih efisien dan hemat biaya, job fair online juga memungkinkan pencari kerja untuk mengakses informasi lowongan kerja dari mana saja dan kapan saja.
Namun, job fair online juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa semua peserta memiliki akses internet yang memadai dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk berpartisipasi. Selain itu, perlu juga ada mekanisme untuk memverifikasi identitas peserta dan mencegah terjadinya penipuan.
Meskipun demikian, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, job fair online dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah membeludaknya pencari kerja di job fair konvensional. Pemerintah daerah dan Disnaker perlu berinvestasi dalam pengembangan platform online yang user-friendly dan aman, serta memberikan pelatihan kepada pencari kerja mengenai cara menggunakan platform tersebut.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Tujuannya adalah agar para pencari kerja memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak.
Detikcom bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Polri juga turut berkontribusi dalam memberikan apresiasi kepada jaksa dan polisi teladan melalui ajang penghargaan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para penegak hukum untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.