Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Mulai Juni hingga Juli 2025, sebanyak 250 ribu ton beras murah, yang dikenal sebagai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akan didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga beras yang meresahkan masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa fokus utama distribusi adalah wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan harga beras. Prioritas akan diberikan kepada daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan kawasan Indonesia Timur, di mana kenaikan harga beras sangat terasa. Sebelumnya, pada Januari-Februari 2025, pemerintah telah menyalurkan 181 ribu ton beras SPHP.
Kenapa Papua dan Maluku Jadi Prioritas Utama?
Pemilihan Papua, Maluku, dan Indonesia Timur sebagai prioritas bukan tanpa alasan. Wilayah-wilayah ini seringkali menghadapi tantangan logistik yang lebih kompleks, sehingga harga barang, termasuk beras, cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Dengan memprioritaskan wilayah-wilayah ini, pemerintah berharap dapat meratakan harga beras di seluruh Indonesia.
Selain distribusi beras SPHP, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga menerima 10 kg beras setiap bulannya. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP akan dilakukan secara selektif. Daerah-daerah yang harga berasnya masih stabil atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak akan menjadi sasaran penyaluran. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani agar harga gabah tidak anjlok akibat suplai beras yang berlebihan.
Bagaimana Cara Pemerintah Menjaga Harga Beras Tetap Stabil?
Pemerintah menggunakan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga beras. Selain penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara berkala di seluruh pasar tradisional dan modern. Jika ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan atau spekulasi harga, tindakan tegas akan diambil.
Penyaluran beras SPHP ini disesuaikan dengan siklus panen. Ketika musim panen tiba, pasokan beras di pasar meningkat, sehingga harga cenderung turun. Namun, di luar musim panen, pasokan beras berkurang, sehingga harga bisa naik. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah mengguyur pasar dengan beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga.
Apa Dampak Jangka Panjang dari Program SPHP?
Program SPHP diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Selain menstabilkan harga beras, program ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan harga beras yang stabil, petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang wajar, sehingga pendapatan mereka meningkat.
Selain itu, program SPHP juga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan ketersediaan beras yang cukup dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas program SPHP. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat. Dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah, petani, dan pedagang, diharapkan harga beras di Indonesia dapat terus stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
