Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2023.
Kasus ini sendiri tengah diusut oleh Kejagung, yang telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan digitalisasi pendidikan yang menggunakan anggaran mencapai hampir Rp10 triliun.
Nadiem Makarim menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum ini. Ia berharap agar persoalan ini dapat segera dijernihkan dan kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama dapat tetap terjaga.
Kenapa Pengadaan Chromebook Jadi Sorotan?
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah pengadaan Chromebook. Pada tahun 2019, sebenarnya telah dilakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook untuk pengembangan digitalisasi pendidikan. Namun, hasil uji coba tersebut dinilai tidak efektif.
Menurut keterangan dari pihak Kejagung, ketidakefektifan ini disebabkan oleh masalah infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan dugaan adanya persekongkolan dalam pengadaan Chromebook, mengingat uji coba sebelumnya telah menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
Dana yang digelontorkan untuk pengadaan digitalisasi pendidikan ini sangat besar, mencapai Rp9,9 triliun lebih. Dana tersebut terdiri dari Rp3,582 triliun untuk pendanaan di satuan pendidikan dan sekitar Rp6,399 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kejagung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus ini. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2. Selain itu, penyidik juga menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik di kediaman dua Stafsus Nadiem Makarim.
Bagaimana Nadiem Makarim Menanggapi Kasus Ini?
Nadiem Makarim menyatakan menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Mantan Mendikbudristek ini meyakini bahwa proses hukum yang adil akan dapat membedakan antara kebijakan yang dijalankan dengan itikad baik dan yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Ia juga berharap agar masyarakat tetap bersikap kritis namun adil, serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan yang jauh dari kebenaran.
Nadiem Makarim juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan.
Apa Langkah Selanjutnya dari Kejagung?
Kejagung akan terus mendalami kasus ini dan memilah bagaimana perkembangan penanganan perkara di instansi lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya juga sempat menangani kasus korupsi Chromebook.
Jika ada bagian dari kasus ini yang sudah ditangani hingga proses penuntutan atau persidangan oleh instansi lain, maka Kejagung akan fokus pada bagian yang belum ditangani. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dugaan penyimpangan dalam pengadaan digitalisasi pendidikan ini dapat diusut tuntas.
Kejagung juga akan mendalami penggunaan anggaran sebesar hampir Rp10 triliun tersebut, serta melihat ke daerah mana saja dana tersebut dialokasikan. Hal ini bertujuan untuk mengungkap potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di berbagai daerah.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.
Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjaga integritas sistem pendidikan nasional.
