Kabar kurang sedap datang dari Raja Ampat, surga bawah laut di Papua. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan adanya dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh empat perusahaan tambang nikel. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat Raja Ampat dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Keempat perusahaan yang dimaksud adalah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). KLH/BPLH telah melakukan pengawasan sejak akhir Mei lalu dan menemukan indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.
Salah satu contohnya adalah PT ASP yang diduga melakukan penambangan di Pulau Manuran seluas sekitar 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan yang memadai, termasuk pengelolaan air limbah. PT MRP juga menjadi sorotan karena beroperasi di Pulau Batang Pele tanpa dokumen lingkungan yang lengkap.
Kenapa Penambangan di Pulau-Pulau Kecil Jadi Masalah?
Penambangan di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat sangat berisiko merusak ekosistem yang rapuh. Pulau-pulau kecil memiliki sumber daya yang terbatas dan ekosistem yang unik. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti:
Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan biodiversitas Raja Ampat. Beliau juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan dari dampak penambangan yang sudah terjadi.
KLH/BPLH saat ini sedang mengevaluasi Persetujuan Lingkungan milik PT ASP dan PT GN. Selain itu, pemerintah Papua Barat juga diminta untuk mengevaluasi izin-izin lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan tambang tersebut.
Apa Sanksi yang Mungkin Diterima Perusahaan Tambang Nakal?
Jika terbukti melanggar aturan, izin lingkungan perusahaan-perusahaan tambang tersebut bisa dicabut. Selain itu, KLH/BPLH juga tengah mengkaji kemungkinan penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tenaga ahli.
Hanif juga berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi penambangan untuk meninjau dampak lingkungan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Sebagai langkah awal, KLH/BPLH telah memasang plang peringatan di lokasi penambangan sebagai bentuk penghentian kegiatan. Seluruh kegiatan eksplorasi perusahaan-perusahaan ini juga telah dihentikan.
Bagaimana Nasib Raja Ampat Kedepannya?
KLH/BPLH akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang kaidah persetujuan lingkungan dan izin penambangan nikel di Raja Ampat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah sensitif secara lingkungan. Penting untuk selalu mematuhi peraturan lingkungan hidup dan melakukan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Kelestarian Raja Ampat adalah tanggung jawab kita bersama.
Foto udara yang diambil pada tanggal 21 Desember 2024 dan dirilis pada tanggal 31 Januari 2025 oleh Auriga Nusantara menunjukkan gambaran umum penggundulan hutan di suatu wilayah di Pulau Kawei di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Aktivitas tersebut menimbulkan sedimentasi di pesisir Pantai.
PT KSM terbukti membuka area tambang seluas lima hektare di luar izin lingkungan dan kawasan PPKH di Pulau Kawe.
PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag seluas ±6.030,53 hektare.
