RI Darurat Kemiskinan: Bank Dunia Ungkap Fakta Mencengangkan!

Bank Dunia baru saja memperbarui standar garis kemiskinan global, dan ini bisa berdampak besar pada bagaimana kita melihat angka kemiskinan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perubahan ini didasarkan pada data paritas daya beli (PPP) tahun 2021, menggantikan standar PPP tahun 2017 yang sebelumnya digunakan.

Apa artinya ini? Sederhananya, Bank Dunia ingin memastikan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan antar negara lebih akurat. PPP digunakan untuk menyesuaikan perbedaan harga barang dan jasa di berbagai negara, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang daya beli masyarakat.

Garis kemiskinan internasional, yang sering digunakan sebagai patokan kemiskinan ekstrem, naik dari US$2,15 (PPP 2017) menjadi US$3,00 (PPP 2021) per hari. Untuk negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia, garis kemiskinan naik dari US$6,85 (PPP 2017) menjadi US$8,30 (PPP 2021) per hari. Sementara itu, untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, garis kemiskinan naik dari US$3,65 menjadi US$4,20.

Kenapa Garis Kemiskinan Harus Diperbarui?

Pembaruan ini penting karena biaya hidup terus berubah. Dengan menggunakan data PPP yang lebih baru, Bank Dunia berusaha untuk mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai negara. Jika standar garis kemiskinan tidak diperbarui, kita bisa mendapatkan gambaran yang salah tentang seberapa banyak orang yang benar-benar hidup dalam kemiskinan.

Menurut dokumen Bank Dunia, penerapan PPP 2021 ini menyebabkan revisi ke atas pada garis kemiskinan global. Ini berarti bahwa jumlah orang yang dianggap miskin di berbagai belahan dunia juga ikut naik. Sebagian besar kenaikan ini berasal dari Afrika Sub-Sahara, yang merupakan rumah bagi sebagian besar penduduk miskin ekstrem di dunia.

Sebagai contoh, di kawasan Asia Timur dan Pasifik, jumlah orang miskin dengan standar garis kemiskinan ekstrem US$3 (PPP 2021) menjadi sekitar 54 juta orang per Juni 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data September 2024 yang menggunakan standar US$2,15 (PPP 2017), yaitu sekitar 20,3 juta orang.

Bagaimana Dampaknya untuk Indonesia?

Mari kita fokus pada Indonesia. Menurut data Bank Dunia edisi April 2025, dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas US$6,85 (PPP 2017) per kapita per hari, tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2024 adalah 60,3% dari jumlah penduduk, atau sekitar 171,91 juta jiwa.

Jika kita menghitung secara kasar kenaikan standar garis kemiskinan ini menggunakan asumsi linier, yaitu jumlah penduduk miskin naik proporsional terhadap kenaikan standar PPP, maka angkanya juga akan naik. Dengan mempertimbangkan kenaikan garis kemiskinan menjadi US$8,30 (PPP 2021) per kapita per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan menjadi sekitar 208,38 juta jiwa, atau sekitar 73,1% dari total penduduk pada 2024.

Penting untuk diingat bahwa angka ini hanyalah perhitungan dasar yang membandingkan kenaikan standar garis kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin. Angka ini belum tentu mencerminkan data resmi dari Bank Dunia atau lembaga lainnya.

Apa Artinya Angka-Angka Ini Bagi Kita?

Kenaikan garis kemiskinan global dan potensi dampaknya pada angka kemiskinan di Indonesia adalah pengingat bahwa tantangan kemiskinan masih sangat nyata. Ini juga menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Dengan upaya bersama, kita bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan jutaan orang.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan: