Jakarta Siap Jadi Kota Film Dunia, Apa yang Sedang Disiapkan?
Jakarta punya ambisi besar: menjadi pusat perfilman yang diperhitungkan di kancah internasional. Mimpi ini bukan isapan jempol belaka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Salah satu langkah kunci adalah pembentukan Jakarta Film Commission.
Rencana ini diungkapkan oleh Rano Karno dalam sebuah acara yang membahas pengembangan Jakarta sebagai kota sinema. Menurutnya, Jakarta Film Commission akan menjadi lembaga independen yang dikelola secara profesional, bukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lembaga ini akan bertugas mengatur seluruh infrastruktur perfilman di Jakarta.
Apa Itu Jakarta Film Commission dan Apa Fungsinya?
Jakarta Film Commission, jika terwujud, akan menjadi wadah yang memfasilitasi berbagai aspek dalam industri film. Mulai dari perizinan syuting, promosi lokasi, hingga pengembangan sumber daya manusia perfilman. Lembaga ini diharapkan dapat menarik investor, produser, dan sineas dari berbagai negara untuk menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting dan pusat produksi film.
Rano Karno mencontohkan keberadaan Film Commission di kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Busan, dan Hong Kong. Di Hong Kong, Film Commission bahkan mampu memberikan dukungan finansial hingga jutaan dolar untuk produksi film-film muda. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Film Commission dalam memajukan industri perfilman.
Selain itu, Jakarta Film Commission juga diharapkan dapat menyelenggarakan festival film internasional. Ini akan menjadi ajang promosi yang efektif untuk memperkenalkan potensi Jakarta sebagai kota film kepada dunia.
Sejarah keberpihakan Jakarta terhadap industri film sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 2012, Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan peraturan yang memberikan pembebasan pajak hiburan sebesar 75% untuk produksi film nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi dan mendorong pertumbuhan industri film di Jakarta.
Kenapa Pembebasan Pajak Hiburan Sempat Diturunkan?
Namun, kebijakan pembebasan pajak hiburan ini sempat mengalami perubahan. Pada era Gubernur Joko Widodo, pembebasan pajak hiburan diturunkan menjadi 50%. Alasan di balik perubahan ini belum diketahui secara pasti. Meskipun demikian, Rano Karno menegaskan bahwa peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini.
Menurutnya, potongan pajak yang dikembalikan kepada produser film memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membangun industri perfilman di Indonesia. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produksi, dan promosi film.
Rano Karno juga menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh para produser film dalam mendapatkan dukungan finansial dari bank. Ia berharap, dengan adanya Jakarta Film Commission dan kebijakan pembebasan pajak hiburan, industri film di Jakarta akan semakin berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional.
Kapan Jakarta Film Commission Akan Terealisasi?
Rencananya, Jakarta Film Commission akan terealisasi pada tahun 2027. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan berbagai persiapan, termasuk penyusunan regulasi, penyiapan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota film dunia. Selain memiliki lokasi yang beragam dan menarik, Jakarta juga memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan berbakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh stakeholder, mimpi ini bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.
Jakarta Future Festival menjadi salah satu wadah untuk membahas dan merumuskan strategi pengembangan Jakarta sebagai kota sinema. Acara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri film, hingga masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri film di Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menyelaraskan program pengembangan ekonomi film nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi Jakarta menjadi kota film yang berdaya saing global.
Dengan segala persiapan yang dilakukan, Jakarta optimis dapat mewujudkan mimpinya menjadi kota film dunia. Keberadaan Jakarta Film Commission, kebijakan pembebasan pajak hiburan, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting untuk mencapai tujuan tersebut.
