Polemik kepemilikan empat pulau yang melibatkan Aceh dan Sumatera Utara menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini dan menekankan pentingnya penyelesaian yang konstruktif dan damai.
Neng Eem menegaskan bahwa Presiden memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa ini. Menurutnya, pendekatan langsung oleh Presiden akan lebih efektif dibandingkan penyelesaian di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Fraksi PKB MPR RI secara tegas mendukung langkah jika Presiden turun tangan langsung.
Kenapa Sengketa Pulau Ini Bisa Memecah Belah Bangsa?
Sengketa kepemilikan empat pulau ini berpotensi memicu perpecahan, terutama antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap data sejarah dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan kepemilikan pulau-pulau tersebut. Gubernur Aceh berpegang pada Undang-Undang dan data sejarah yang menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut masuk wilayah Aceh, sementara keputusan Kementerian Dalam Negeri menetapkan sebaliknya.
Fraksi PKB MPR RI menekankan bahwa keutuhan bangsa dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus ini. Penundaan penyelesaian sengketa ini hanya akan memperburuk situasi dan meningkatkan risiko konflik.
Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan memastikan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini menjadi sangat penting dan mendesak.
Apa Saja Empat Pulau yang Dipersengketakan?
Empat pulau yang menjadi objek sengketa adalah:
Penetapan kepemilikan pulau-pulau ini menjadi krusial karena menyangkut aspek administratif, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepastian hukum mengenai kepemilikan pulau akan memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Bagaimana Seharusnya Presiden Menyelesaikan Masalah Ini?
Presiden diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan bijaksana. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Pertama, melakukan dialog intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah Aceh dan Sumatera Utara, tokoh masyarakat, dan ahli hukum.
Kedua, membentuk tim independen yang bertugas untuk mengkaji secara komprehensif data sejarah, dasar hukum, dan aspek geografis terkait kepemilikan pulau-pulau tersebut.
Ketiga, mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi kedua belah pihak, misalnya melalui pengelolaan bersama atau pembagian wilayah administratif.
Keempat, memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan sengketa kepemilikan empat pulau ini dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan keharmonisan hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara.
