Aset negara di Prancis terancam disita! Pemerintah Indonesia sedang berjuang keras melawan Navayo International AG di pengadilan Paris. Kasus ini bermula dari sengketa sewa satelit yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.
Pada tahun 2015, Kemhan menyewa satelit untuk mengisi slot orbit 1230 BT. Namun, sewa ini bermasalah dan Kemhan memutuskan untuk tidak membayar biaya sewa. Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD kemudian menggugat Kemhan RI ke International Chambers of Commerce (ICC) Singapore dan memenangkan gugatan tersebut.
Akibatnya, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset yang terancam adalah rumah tinggal pejabat diplomatik RI. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Apa yang membuat pemerintah Indonesia mengajukan banding?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyitaan aset negara di luar negeri menyalahi Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah Indonesia juga telah mengajukan bukti-bukti di Pengadilan Paris untuk memperkuat posisi mereka.
Yusril menambahkan bahwa proses persidangan masih berjalan dan Pengadilan Tinggi Paris akan kembali menyidangkan kasus ini dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Indonesia berharap bukti-bukti yang diajukan dapat membatalkan putusan penyitaan aset.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga tengah melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut. Penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) telah mengumpulkan bukti-bukti dan Kejagung akan menggelar perkara untuk menentukan potensi tersangka.
Bagaimana Kejagung menanggapi kasus ini?
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidikan perkara Navayo International AG terkait kasus sengketa dengan pemerintah RI sedang berproses. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Selain berupaya mempertahankan aset negara di Prancis, pemerintah juga berupaya mengungkap dugaan korupsi yang melatarbelakangi sengketa sewa satelit ini.
Apa saja upaya pemerintah untuk menghambat eksekusi penyitaan aset?
Pemerintah akan melakukan berbagai upaya hukum untuk menghambat eksekusi penyitaan aset. Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi aset negara dan memastikan keadilan ditegakkan.
Kasus ini masih panjang dan penuh liku. Namun, pemerintah Indonesia bertekad untuk menghadapi tantangan ini dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam setiap transaksi yang melibatkan aset negara.
