Kontroversi seputar Tragedi Mei 1998 kembali mencuat. DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap meragukan adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa kelam tersebut. Pemanggilan ini merupakan respons atas berbagai kritik yang muncul terhadap pernyataan Fadli Zon.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk membahas berbagai hal terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk pernyataan kontroversial Fadli Zon. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan untuk menyangkal kekerasan seksual, melainkan menekankan pentingnya fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal dalam penulisan sejarah.
Kenapa Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi Mei 1998 Menuai Kontroversi?
Pernyataan Fadli Zon dalam sebuah wawancara menyoroti perlunya ketelitian dan kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah perkosaan massal. Ia menekankan bahwa istilah tersebut memiliki implikasi serius terhadap karakter bangsa dan memerlukan verifikasi berbasis fakta yang kuat. Hal inilah yang kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan para aktivis.
Fadli Zon sendiri telah menegaskan bahwa dirinya mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih terjadi hingga kini. Ia juga menyatakan bahwa apa yang disampaikannya tidak menihilkan penderitaan korban dalam huru-hara Mei 1998. Menurutnya, peristiwa tersebut memang menimbulkan berbagai silang pendapat dan perspektif, termasuk mengenai ada atau tidaknya perkosaan massal.
Apa yang Akan Dibahas dalam Pemanggilan Fadli Zon oleh DPR?
DPR akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari Fadli Zon terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial. Selain itu, mereka juga akan membahas berbagai hal terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. DPR menekankan pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi para korban Tragedi Mei 1998.
Pemanggilan ini dijadwalkan pada masa sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni 2025. Diharapkan, dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat pernyataannya.
Bagaimana Seharusnya Sejarah Ditulis Agar Tidak Menyakiti Korban?
Penulisan sejarah, terutama yang berkaitan dengan peristiwa traumatis seperti Tragedi Mei 1998, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Penting untuk mengutamakan fakta-fakta yang terverifikasi, namun juga tidak mengabaikan pengalaman dan penderitaan para korban. Sejarah harus ditulis dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan bagi para korban, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Dalam konteks ini, ketelitian akademik dan kehati-hatian dalam penggunaan istilah-istilah sensitif sangatlah penting. Sejarahwan dan penulis sejarah perlu memastikan bahwa setiap klaim didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mereka juga perlu berempati terhadap para korban dan menghindari narasi yang dapat menyakiti atau merendahkan mereka.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi para korban. Diharapkan, pemanggilan Fadli Zon oleh DPR dapat menjadi momentum untuk membahas isu ini secara lebih mendalam dan menghasilkan solusi yang konstruktif.
