Publik Bereaksi Soal Pernyataan Fadli Zon tentang Perkosaan 98

Pernyataan yang dilontarkan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait keraguannya atas terjadinya peristiwa perkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998, menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Pernyataan ini dianggap melukai perasaan korban dan aktivis HAM, serta menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah kelam bangsa.

Berbagai tokoh politik dan organisasi masyarakat sipil mengecam pernyataan tersebut. Mereka menilai bahwa pernyataan itu tidak hanya salah secara faktual, tetapi juga tidak sensitif terhadap para korban kekerasan seksual. Bahkan, ada yang meminta Fadli Zon untuk membaca kembali pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, terkait peristiwa tersebut.

Kenapa Pernyataan Menteri Kebudayaan Soal Mei 1998 Bisa Jadi Kontroversi?

Pernyataan Fadli Zon dianggap kontroversial karena meragukan fakta yang telah diakui oleh banyak pihak, termasuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas HAM. Kerusuhan Mei 1998 merupakan tragedi kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang, dan pernyataan yang meragukan kejadian tersebut dianggap tidak menghormati para korban.

Selain itu, pernyataan ini juga muncul di tengah rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sejarah akan dimanipulasi atau diubah sesuai dengan kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja memicu perdebatan dan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Menanggapi polemik yang berkembang, Fadli Zon mengapresiasi perhatian publik terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi 1998. Namun, apresiasi ini tidak meredakan kritik yang terus berdatangan.

Apa Dampak Pernyataan Ini Terhadap Korban dan Keluarga Korban?

Pernyataan yang meragukan atau menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 dapat memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban dan keluarga korban. Dampak tersebut antara lain:

Trauma yang Mendalam: Pernyataan tersebut dapat memicu kembali trauma yang dialami korban, membuat mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan.

Kehilangan Kepercayaan: Korban dan keluarga korban dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang seharusnya melindungi mereka.

Sulit Mendapatkan Keadilan: Pernyataan yang meragukan kejadian tersebut dapat mempersulit upaya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan bagi para korban.

Stigma dan Diskriminasi: Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, dan pernyataan yang meragukan kejadian tersebut dapat memperburuk situasi ini.

Oleh karena itu, penting bagi para pejabat publik untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa-peristiwa traumatis di masa lalu, dan selalu mengutamakan kepentingan dan perasaan para korban.

Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menyikapi Peristiwa Mei 1998?

Pemerintah seharusnya menyikapi peristiwa Mei 1998 dengan serius dan bertanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Mengakui dan Mempelajari Sejarah: Pemerintah harus mengakui secara terbuka bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan Mei 1998, dan mempelajari sejarah tersebut secara jujur dan objektif.

Memberikan Keadilan dan Pemulihan: Pemerintah harus berupaya memberikan keadilan dan pemulihan bagi para korban, termasuk melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Mencegah Terulangnya Kejadian Serupa: Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, termasuk dengan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM.

Mendukung Upaya Rekonsiliasi: Pemerintah harus mendukung upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta membangun dialog yang konstruktif untuk mengatasi luka-luka masa lalu.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk menghormati HAM dan membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mendukung kegiatan bertajuk ‘Tribute Musisi/Penyanyi Legendaris 1960-an’. Sementara itu, proyek penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.