Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, baru-baru ini menyampaikan rasa prihatinnya atas dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan seorang pejabat tinggi kepolisian di Sulawesi Tengah. Insiden ini, yang kabarnya melibatkan Dirsamapta Polda Sulteng, menjadi perhatian serius karena dugaan korbannya adalah seorang anak di bawah umur.
Akbar Supratman menekankan bahwa jika tuduhan ini benar, maka ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan mencoreng citra reformasi yang sedang diupayakan di tubuh Polri. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kesibukannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Menurut informasi yang beredar, kejadian ini bermula ketika Dirsamapta Polda Sulteng, Kombes Pol. Pakpahan, mengunjungi sebuah warung kopi bernama Roemah Balkot. Di sanalah, dugaan pemukulan terhadap seorang anak berinisial CV (17) terjadi. Kasus ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Kenapa Kasus Kekerasan oleh Aparat Terus Terjadi?
Salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, terutama saat berhadapan dengan masyarakat sipil, terlebih lagi anak-anak. Anak-anak seharusnya dilindungi, bukan malah menjadi korban kekerasan, apalagi oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung.
Akbar Supratman sangat menyesalkan kejadian ini dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan akuntabel. Beliau mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana semua warga negara, termasuk aparat, tunduk pada aturan yang sama. Kasus ini bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sebagai seorang senator yang berasal dari Sulawesi Tengah, AM Akbar berjanji akan mengawal proses hukum ini dan memastikan bahwa korban serta keluarganya mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai.
Bagaimana Cara Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Polri?
Kejadian ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali sistem pelatihan dan pengawasan terhadap aparat kepolisian. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum menjadi krusial. Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus-kasus seperti ini juga sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
- Memperkuat pendidikan etika dan moral bagi anggota kepolisian.
- Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Membuka ruang dialog antara polisi dan masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih baik.
- Menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan.
Apa Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Anak?
Kekerasan terhadap anak, apalagi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dapat meninggalkan trauma mendalam. Dampak psikologisnya bisa berupa:
- Gangguan kecemasan dan depresi.
- Rendahnya kepercayaan diri.
- Kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat.
- Trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan anak di masa depan.
Oleh karena itu, pendampingan psikologis bagi korban dan keluarganya sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan yang lebih serius agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis. Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama, dan aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkannya.
