Lapas di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah serius: kelebihan kapasitas atau overcapacity. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah mendekati 100%, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan.
Kondisi ini tentu berdampak buruk pada pembinaan narapidana. Bayangkan saja, ruang yang seharusnya untuk satu orang, diisi oleh dua orang atau lebih. Hal ini bisa memicu stres, konflik, dan bahkan gangguan keamanan di dalam lapas.
Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah pembangunan 13 lapas baru. Namun, proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah masalah aset yang belum selesai dilimpahkan.
Kenapa Lapas Bisa Overcapacity?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan lapas di Indonesia mengalami overcapacity. Pertama, angka kriminalitas yang masih tinggi. Semakin banyak orang yang melakukan tindak pidana, semakin banyak pula yang harus mendekam di penjara.
Kedua, proses hukum yang terkadang memakan waktu lama. Akibatnya, banyak tahanan yang harus menunggu lama di lapas sebelum kasusnya disidangkan dan diputuskan.
Ketiga, kurangnya alternatif hukuman selain penjara. Padahal, untuk beberapa kasus ringan, hukuman lain seperti kerja sosial atau denda mungkin lebih efektif dan efisien.
Selain membangun lapas baru, pemerintah juga berupaya mencari solusi lain. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses pemberian hak-hak narapidana yang sudah memenuhi syarat, seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat.
Bagaimana Cara Mempercepat Masa Hukuman Napi?
Menteri Agus menjelaskan bahwa pihaknya terus berinovasi untuk mempercepat proses pemberian hak-hak narapidana. Ini termasuk meninjau kembali persyaratan dan prosedur yang ada, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan program pembinaan di dalam lapas. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan, diharapkan narapidana bisa lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah bebas.
Beberapa lokasi potensial untuk pembangunan lapas baru juga sudah diidentifikasi, termasuk di Banten, Pulau Rakit (Indramayu), dan Kalimantan Selatan. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan opsi tukar guling aset untuk mempercepat proses pembangunan.
Apa Dampak Overcapacity Lapas Bagi Masyarakat?
Overcapacity lapas bukan hanya masalah internal lapas, tapi juga bisa berdampak pada masyarakat luas. Jika kondisi di dalam lapas tidak terkendali, potensi terjadinya kerusuhan atau pelarian narapidana bisa meningkat.
Selain itu, overcapacity juga bisa menghambat program rehabilitasi narapidana. Jika sumber daya yang ada terbatas, sulit untuk memberikan pembinaan yang efektif kepada semua narapidana.
Oleh karena itu, penanganan masalah overcapacity lapas ini sangat penting. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Salah satu lapas yang akan dibangun adalah lapas dengan tingkat keamanan super maksimum di Pulau Nusakambangan. Saat ini, dokumen-dokumen terkait pembangunan lapas tersebut sedang dalam proses penyusunan.
Menteri Agus juga menyinggung soal proses tukar guling aset di Cipinang dan Salemba yang masih berlangsung. Proses ini diharapkan bisa memberikan solusi jangka panjang untuk masalah overcapacity.
Saat ini, kapasitas lapas di seluruh Indonesia seharusnya 140 ribu orang, namun sudah diisi oleh 179 ribu orang. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah overcapacity yang sedang dihadapi.
Pemerintah berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, masalah overcapacity lapas bisa segera teratasi dan kondisi di dalam lapas bisa kembali kondusif.
