DPRD Jabar: Penambahan Rombel Bisa Timbulkan Ketimpangan dan Ancam Sekolah Swasta

Kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menaikkan jumlah siswa dalam satu kelas (rombongan belajar/rombel) dari 36 menjadi 50 siswa per kelas menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 dan direncanakan berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026.

Zaini Shofari, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, menilai bahwa kebijakan ini berpotensi memperbesar disparitas antara sekolah negeri dan swasta, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pendidikan.

“Penambahan rombel ini harus dikaji ulang. Jumlah siswa di sekolah negeri meningkat, sementara sekolah swasta bisa kekurangan murid hingga akhirnya terancam tutup,” kata Zaini.

Ia juga menyoroti bahwa penambahan hingga 50 siswa per kelas menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia, bahkan lebih besar dari jumlah saat era Orde Baru yang hanya mencapai 44–45 siswa per kelas.

baca juga : BMKG Ramalkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Hingga 14 Juli 2025

Dampak Terhadap Sekolah Swasta: Murid Berkurang, Guru Terancam Kehilangan Pekerjaan

Zaini mengingatkan bahwa efek dominonya tidak hanya pada peserta didik, tetapi juga pada guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung di sekolah swasta.

“Jika muridnya habis, guru dan tenaga lainnya di swasta akan kehilangan pekerjaan. Ini harus jadi pertimbangan utama pemerintah,” tegasnya.

Ia mendesak Pemprov Jabar agar tidak hanya mengejar kuantitas akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran dan keberlangsungan semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Pakar UPI: Efektivitas Pembelajaran Akan Menurun

Tantangan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi

Cepi Triatna, Dosen Administrasi Pendidikan dari FIP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), turut mengkritisi kebijakan ini. Ia menilai bahwa penambahan siswa dalam kelas akan menyulitkan guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang efektif.

“Dengan 50 siswa, pembelajaran berdiferensiasi akan terganggu. Guru butuh lebih banyak waktu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa,” jelas Cepi.

Risiko Psikologis dan Fisik: Ruang Sempit, Potensi Konflik Meningkat

Cepi juga menyoroti potensi ketidaknyamanan murid akibat ruang kelas yang tidak memadai, serta peningkatan konflik antar siswa karena sempitnya ruang gerak.

“Dari sisi psikologis, kondisi kelas yang padat bisa meningkatkan stres bagi siswa dan guru. Guru perlu strategi khusus untuk menghadapi kelas besar,” tambahnya.

Rekomendasi Solusi: Bekali Guru dengan Keterampilan dan Tingkatkan Kesejahteraan

Cepi menyarankan bahwa jika kebijakan ini tetap diterapkan, maka pemerintah perlu mempersiapkan guru secara maksimal melalui pelatihan keterampilan mengelola kelas besar.

“Guru harus dibekali pembelajaran aktif, kolaboratif, dan teknologi pendidikan. Kesejahteraan guru juga harus ditingkatkan agar mereka tidak merasa terbebani,” tegasnya.

Respons Dinas Pendidikan Jawa Barat: Rombel 50 Siswa Bukan Kebijakan Wajib

Penambahan Rombel Bertujuan Memperluas Akses Pendidikan

Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, menyatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk mematikan sekolah swasta, melainkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Barat.

“Masih ada sekitar 400 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Mereka tetap bisa masuk ke sekolah swasta atau madrasah,” ujarnya.

baca juga : Dosen Teknokrat Menjadi Keynote Speaker pada Seminar Internasional ICTERLT 2025

Penyesuaian Jumlah Siswa Disesuaikan dengan Kapasitas Sekolah

Purwanto juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat mutlak. Setiap sekolah dapat menyesuaikan jumlah siswa per kelas berdasarkan kapasitas ruang belajar dan kondisi masing-masing.

“Rombel 50 bukan aturan wajib untuk semua sekolah. Fleksibilitas tetap dijaga,” pungkasnya.

penulis : astra