Kebijakan 50 Rombel di Sekolah Negeri Dinilai Rugikan Sekolah Swasta

Tasikmalaya — Beberapa sekolah swasta di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa menutup kelas (gulung kelas) pada tahun ajaran 2025/2026. Penyebab utamanya adalah minimnya pendaftar pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama setelah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri membuka hingga 50 rombongan belajar (rombel).

Kebijakan ini memberikan dampak langsung pada sekolah swasta, khususnya SMA dan SMK, yang kesulitan bersaing dengan sekolah negeri yang menawarkan pendidikan gratis.

baca juga : Juventus Tawarkan Pemutusan Kontrak ke Vlahovic! Gaji Selangit Jadi Beban

Praktisi Pendidikan Soroti Efektivitas dan Dampak Psikologis

Rombel Besar Dinilai Tidak Efisien dan Melelahkan bagi Guru

Maman Suratman, praktisi pendidikan sekaligus pendiri Yayasan Ihya As-Sunnah di Cihideung, Tasikmalaya, menyampaikan kritik terhadap kebijakan ini. Menurutnya, pembukaan hingga 50 rombel di sekolah negeri tidak hanya berdampak pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik guru.

“Mengelola kelas besar dengan 40 hingga 50 siswa sangat berat. Guru kesulitan menjamin semua siswa memahami materi. Ini bisa menyebabkan kelelahan emosional dan berkurangnya kualitas pengajaran,” ujar Maman.

Ruang Kelas Padat dan Kondisi Cuaca Jadi Tantangan Tambahan

Suasana Belajar Tidak Nyaman di Tengah Perubahan Iklim

Maman juga menyoroti kondisi ruang kelas yang semakin padat dan pengap, terlebih di tengah perubahan iklim ekstrem. Ia menyebutkan bahwa suasana belajar seperti itu jauh dari konsep sekolah ramah anak dan ramah lingkungan.

“Kelas seharusnya idealnya berisi maksimal 30 siswa. Jika lebih, guru tidak hanya kelelahan fisik tetapi juga rentan stres menghadapi banyak karakter siswa,” tambahnya.

Sekolah Swasta Terpinggirkan dan Kehilangan Peminat

Dampak Langsung: SMA Pancasila, SMK Periwatas, dan PGRI Gulung Kelas

Kebijakan ini memperparah posisi sekolah swasta yang selama ini telah berjuang dalam bayang-bayang sekolah negeri. Dengan biaya pendidikan gratis di sekolah negeri, orang tua cenderung memilih opsi tersebut, meski harus mengorbankan kualitas atau pendekatan pendidikan yang lebih personal.

Akibatnya, beberapa sekolah swasta seperti SMA Pancasila, SMK Periwatas, dan PGRI di Tasikmalaya dilaporkan tutup kelas karena tidak ada siswa baru yang mendaftar.

“Sekolah swasta memang semakin tersisih karena kebijakan yang tidak berpihak. Banyak yang kini tinggal menyisakan bangunan kosong,” kata Maman.

baca juga : Dosen Universitas Teknokrat Indonesia Bekali Guru SMA Muhammadiyah 1 Metro Ilmu Koding

Sekolah Swasta Masih Punya Harapan Jika Fokus pada Nilai Lebih

Keunggulan: Nilai Keagamaan, Kualitas Pembelajaran, dan Pendekatan Emosional

Meski begitu, Maman tetap optimistis bahwa lembaga pendidikan swasta masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, asalkan mampu menawarkan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh sekolah negeri.

“Jika hanya jualan ijazah, pasti kalah. Tapi jika menawarkan nilai-nilai keagamaan, kualitas pembelajaran yang terjaga, dan kedekatan emosional, maka sekolah swasta tetap dibutuhkan,” ungkapnya.

penulis : astra