Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 2.671 anggota Polri telah dilatih untuk mengisi Desk Ketenagakerjaan, sebuah inisiatif baru yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa antara buruh dan perusahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan Desk Ketenagakerjaan tidak hanya di Markas Besar Polri (Mabes Polri), tetapi juga di wilayah-wilayah yang banyak terdapat pekerja.
Baca juga : Jadwal Lengkap EAFF E-1 2025, Tim Peserta, dan Format Kompetisi yang Perlu Diketahui
Pelatihan Penyidik untuk Desk Ketenagakerjaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa pelatihan terhadap ribuan penyidik ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menangani sengketa ketenagakerjaan secara lebih terstruktur dan efektif. “Kami melaksanakan pelatihan terhadap 2.671 penyidik untuk membentuk desk tidak hanya di Mabes Polri namun di wilayah yang banyak buruh bekerja,” ujarnya saat acara di Indonesia Arena, Senayan, Kamis (10 Juli 2025).
Desk Ketenagakerjaan: Solusi Sengketa Buruh dan Perusahaan
Desk Ketenagakerjaan Polri yang dibentuk pada 20 Januari 2025, bertujuan untuk menjadi saluran penyelesaian sengketa antara buruh dan perusahaan. Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan disiapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah industri dan ketenagakerjaan melalui proses yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas,” ujar Kapolri.
Peran Desk Ketenagakerjaan dalam Menjaga Stabilitas Industri
Kapolri juga berharap bahwa kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dapat menjaga stabilitas hubungan industrial di Indonesia. Dengan adanya desk ini, pekerja dapat dengan mudah menyampaikan keluhan mereka mengenai masalah ketenagakerjaan, seperti penyalahgunaan hak-hak pekerja yang sering terjadi.
Selain itu, Polri juga berkomunikasi dengan beberapa perusahaan di daerah seperti Cirebon dan Brebes untuk membantu buruh yang terdampak PHK. Ini merupakan bentuk perhatian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh para pekerja.
Kesimpulan: Inisiatif Positif dari Polri untuk Buruh Indonesia
Desk Ketenagakerjaan Polri, dengan dukungan dari ribuan penyidik terlatih, menjadi langkah maju dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan dengan pendekatan yang lebih terorganisir dan efisien. Dengan adanya wadah ini, diharapkan pekerja dapat memperoleh keadilan yang lebih baik dan hubungan antara perusahaan dan pekerja dapat tetap stabil dan harmonis.
Penulis : Dina eka anggraini
