Hubungan antara Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, dan Wakil Gubernur Hellyana, terbilang tak harmonis meski mereka baru saja dilantik sebagai pemimpin daerah untuk periode 2025-2030. Situasi ini menjadi sorotan publik, terlebih keduanya tidak ragu untuk menyampaikan ketidakcocokan mereka ke media. Ketegangan yang muncul antara keduanya semakin menarik perhatian karena berdampak langsung pada jalannya pemerintahan daerah.
Baca Juga : Liverpool Kenang Diogo Jota Lewat Kemenangan Penuh Emosi atas Preston
Ketidakharmonisan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel
Gubernur Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana telah mengungkapkan secara terbuka bahwa hubungan mereka kini sudah renggang. Hal ini terjadi meskipun keduanya baru beberapa bulan menjalankan tugasnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Kabupaten Belitung, Hellyana mengonfirmasi bahwa komunikasi antara mereka semakin sulit sejak pelantikan.
Hellyana mengungkapkan bahwa awalnya mereka sering berkomunikasi secara intens selama masa kampanye. Namun, setelah dilantik, kedekatan itu mulai mengendur. Komunikasi yang terjalin antara keduanya pun semakin sulit, yang memunculkan ketegangan dalam pemerintahan.
Kekecewaan Gubernur Hidayat Arsani
Sebagai respons, Gubernur Hidayat Arsani mengungkapkan bahwa ia merasa tidak dihargai oleh Wakil Gubernur Hellyana, terutama terkait dengan perjalanan dinas. Hidayat menegaskan bahwa selama ini Hellyana tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan dinas. Hal ini dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap etika pemerintahan, yang seharusnya memperhatikan aturan tentang perjalanan dinas dan izin yang harus diperoleh dari gubernur.
Menurut Hidayat, setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Gubernur harus mendapatkan izin resmi darinya, karena berkaitan dengan anggaran negara. Hidayat mengungkapkan bahwa seringkali Hellyana baru memberi tahu setelah perjalanan dinas dilakukan, yang membuatnya merasa tidak dihargai sebagai kepala daerah.
Partai Pendukung Menanggapi Ketegangan Ini
Sebagai partai pengusung, Ketua DPD PDI Babel, Didit Srigusjaya, turut menanggapi ketegangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Didit merasa kecewa dengan ketidakharmonisan ini, terlebih mereka berdua diusung oleh empat partai besar, yakni PDIP, Golkar, PPP, dan PKS. Ia menilai bahwa hubungan yang tidak harmonis ini tidak seharusnya terjadi, apalagi mereka baru saja memimpin Provinsi Babel.
Didit berencana untuk bertemu langsung dengan keduanya guna mencari solusi. Ia yakin bahwa ketegangan ini hanya disebabkan oleh miskomunikasi dan bisa diselesaikan dengan baik. Didit menekankan pentingnya keduanya fokus pada tujuan bersama untuk pembangunan daerah dan menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), daripada terus mempertahankan konflik internal.
Pentingnya Keharmonisan untuk Pembangunan Daerah
Ketidakcocokan antara gubernur dan wakil gubernur tentu saja dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan berdampak pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, Wakil Bendahara DPP PDIP, Rudianto Chen, juga mengingatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur perlu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ia meminta agar ketidakharmonisan ini tidak berlarut-larut karena dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan yang lebih besar.
Rudianto mengingatkan, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, keharmonisan antara pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Provinsi Babel. Kolaborasi yang baik antara kepala daerah sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat Babel.
Baca Juga : Jaringan Tanpa Kabel: Bebaskan Diri dari Keterbatasan Kabel!
Kesimpulan: Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
Keharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur sangat penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan memastikan program pembangunan berjalan lancar. Ketidakcocokan yang muncul meskipun mereka baru dilantik menandakan adanya masalah yang perlu segera diselesaikan. Dengan dukungan partai pengusung dan komunikasi yang lebih terbuka, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan bijak. Gubernur dan Wakil Gubernur harus mampu menyingkirkan perbedaan mereka demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis : Anggun novalia
