Pendekatan Dialogis TNI dalam Menghadapi Kritik terhadap Penambahan Pasukan
TNI berkomitmen untuk mengedepankan dialog terbuka dalam menghadapi kritik, termasuk dari pihak-pihak yang menolak penambahan batalion dan pemekaran struktur TNI di berbagai wilayah. Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Mayjen Kristomei Sianturi, dalam acara Editorial Meet and Greet di Jakarta, Selasa (15/7/2025), menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menggali alasan penolakan tersebut, serta memperjelas tujuan TNI dalam memperkuat pertahanan dan membangun daerah.
Baca Juga : Review Remake “I Know What You Did Last Summer”: Slasher Tanpa Sensasi, Siapa Peduli?
TNI Berkomitmen untuk Membangun Wilayah dengan Pendekatan Dialogis
Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa penambahan pasukan TNI di daerah-daerah bukanlah untuk tujuan militer semata, melainkan sebagai bagian dari pengabdian TNI dalam membangun wilayah dan memperkuat keamanan negara. TNI ingin memahami lebih dalam mengenai penolakan terhadap langkah tersebut dan akan terus mengedepankan dialog sebagai cara untuk mencapai pemahaman bersama.
TNI Hormati Kritik dan Menjunjung Demokrasi
TNI juga menegaskan bahwa meskipun mengedepankan dialog, pihaknya tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Kristomei menyampaikan bahwa TNI tidak alergi terhadap kritik, termasuk dari media. Sebagai lembaga yang transparan, TNI berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi dan menghargai kebebasan pers dalam menjalankan prinsip checks and balances. “Kami terbuka, tanyakan apa saja. Era transformasi dan transparansi tidak perlu ditutupi,” ujar Kapuspen TNI.
Menanggapi Kritik terhadap Pemekaran Struktur TNI
Beberapa kalangan mengkritisi rencana TNI untuk membuka batalion di daerah-daerah, termasuk pemekaran wilayah komando daerah militer (kodam). Dalam menanggapi hal tersebut, Kristomei menegaskan bahwa TNI tidak akan semena-mena dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun ada penambahan pasukan, TNI memastikan bahwa langkah tersebut bukan ancaman bagi kebebasan sipil, dan segala kebijakan tetap akan dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati bersama.
TNI Tidak Kembali pada Dwi Fungsi
Kristomei juga menegaskan bahwa meskipun TNI bertekad untuk menjadi alat negara yang kuat, pihaknya tidak akan kembali ke situasi dwi fungsi seperti yang terjadi pada masa lalu. “Kami tidak akan kembali ke situasi itu. TNI akan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi,” tambah Kristomei.
Baca Juga : Kenali Routing dengan Mudah: Dasar dan Penerapannya
TNI Bertekad Menjadi Tentara Profesional dan Demokratis
TNI berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan negara yang modern, adaptif, dan profesional, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dialog terbuka dan penghormatan terhadap kebebasan pers menjadi kunci bagi TNI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
Penulis : Tamtia Gusti Riana
