Bengkalis, 17 Juli 2025 – Bupati Bengkalis, Kasmarni, secara resmi mendeklarasikan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini juga diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama terkait pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberantasan TPPO di Aula Polda Riau.
Baca juga : KPK Tahan Empat Mantan Pejabat Kemenaker Terkait Kasus Pemerasan TKA
Deklarasi Pencegahan TPPO Dihadiri Forkopimda Riau
Deklarasi dan penandatanganan komitmen ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Riau yang diwakili oleh Pj. Sekda Prov Riau M. Job Kurniawan, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Herjawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang diwakili Aspidum Kejati Riau Silpia Rosalina, dan sejumlah pejabat lainnya. Mereka turut menyaksikan acara ini bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding serta Direktur Jenderal P2MI Rinaldi.
Kegiatan Tindak Lanjut dan Apresiasi dari Menteri Karding
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dalam kesempatan itu menekankan betapa mirisnya modus yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ia meminta agar para pelaku utama dalam perdagangan orang diberikan hukuman yang setimpal. “Baru pertama kali ada Polda yang memberantas sindikat perdagangan orang seperti ini. Kita harus berterima kasih kepada Polda Riau dan Gubernur Riau,” ujar Karding.
Bupati Kasmarni Tegaskan Komitmen Perlindungan Warga
Bupati Bengkalis, Kasmarni, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pencegahan perdagangan orang. Ia mengungkapkan bahwa perdagangan orang sering kali menyasar masyarakat desa dan kelompok rentan. Kasmarni menegaskan, melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum, akan tercipta dampak positif dalam melindungi warga Bengkalis, baik dari sisi administrasi maupun ketika bekerja di luar negeri.
Dukungan Pemerintah Pusat: Terobosan Baru dalam Pencegahan TPPO
Bupati Kasmarni juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang terus memantau kawasan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis, melalui Kementerian P2MI. Ia menyebutkan bahwa Menteri P2MI berencana untuk mendirikan pos di setiap wilayah yang rawan terjadinya perdagangan orang. “Ini adalah sebuah terobosan yang harus kita apresiasi. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Menteri,” ujar Kasmarni.
Sinergi untuk Memutus Mata Rantai Perdagangan Orang
Dengan adanya deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan seluruh stakeholder dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis.
Kehadiran Pejabat Kabupaten Bengkalis
Pada acara tersebut, turut hadir sejumlah pejabat Kabupaten Bengkalis, termasuk Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Tenaga Ahli Bupati, dan Kepala Dinas terkait yang juga memberikan dukungan terhadap program pencegahan dan pemberantasan TPPO ini.
Penulis : Dina eka anggraini
