Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi diduga membeli lahan sawit menggunakan hasil dari suap yang diterimanya dalam penanganan perkara. Lokasi lahan sawit tersebut berada di Padang Lawas, Sumatra Utara (Sumut), dan hingga enam bulan pascadisita KPK, lahan tersebut masih beroperasi.
Baca juga : Rekor All Time High Saham DCII, Bursa Efek Indonesia Awasi Pergerakan Harga
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa KPK berhasil menyita lahan sawit tersebut beserta keuntungan yang diperoleh, yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar. Penyitaan ini menjadi bagian dari langkah awal KPK dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Kasus Pencucian Uang dan Tindak Lanjut Penyidikan
Budi menambahkan bahwa penyidik masih melanjutkan upaya untuk melengkapi berkas penyidikan terkait kasus pencucian uang yang melibatkan Nurhadi. Penyidikan ini dilakukan setelah eks Sekretaris MA tersebut ditangkap kembali oleh KPK pasca bebas dalam kasus suap penanganan perkara. Nurhadi kini menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.
Nurhadi sebelumnya telah divonis enam tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta yang jika tidak dibayar, digantikan dengan kurungan tiga bulan penjara. Dia terbukti menerima suap senilai Rp35,7 miliar serta gratifikasi sebesar Rp13,7 miliar terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Pada 10 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan bahwa Nurhadi bersalah dalam kasus tersebut, meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang semula meminta 12 tahun penjara.
Baca juga : Universitas Teknokrat Indonesia Juara Umum Lampung Karate Championship Piala Gubernur 2025
Peran KPK dalam Pemulihan Aset
KPK, melalui langkah-langkah penyidikan ini, juga berfokus pada pemulihan aset yang terkait dengan hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan lahan sawit ini menandakan bahwa KPK berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap bentuk penggelapan kekayaan yang diperoleh secara ilegal, dan untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Penyidikan lanjutan terhadap kasus pencucian uang ini diharapkan dapat memperjelas sejauh mana keterlibatan Nurhadi dalam kegiatan ilegal lainnya yang diduga terkait dengan perolehan aset yang tidak sah.
Penulis : Dina eka anggraini
