Refleksi Hari Bhakti Adhyaksa: Peran Daerah dalam Penegakan Hukum
Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-65 pada 22 Juli 2025, Kejaksaan Republik Indonesia di berbagai daerah menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan hukum. Salah satu yang menonjol adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas namun tetap berorientasi pada kemanusiaan bisa dimulai dari daerah.
baca juga : Penangkapan Pelaku Utama Perdagangan Bayi ke Singapura, Dua DPO Masih Diburu
Kepemimpinan Tegas dan Terukur di Kejari OKI
Di bawah kepemimpinan Hendri Hanafi, SH, MH, Kejari OKI tampil sebagai institusi yang mengedepankan konsistensi, progresivitas, dan pendekatan sistematis. Kejari OKI tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada reformasi internal dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
Komitmen dalam Pemberantasan Korupsi
Kejari OKI menunjukkan langkah nyata dalam memerangi korupsi. Beberapa kasus strategis yang ditangani antara lain:
- Kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu OKI tahun 2017–2018, yang kini memasuki tahap persidangan.
- Kasus korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga OKI, terkait pelaksanaan program kepemudaan.
- Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1,24 miliar dan pemulihan aset berupa 147 unit kendaraan senilai Rp8,8 miliar yang telah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten OKI.
- Penanganan 539 kasus pidana umum seperti pencurian dan narkoba sepanjang tahun 2024.
Semua tindakan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2021.
Pendekatan Restorative Justice: Humanis dan Berdampak
Tak hanya bersifat represif, Kejari OKI juga menjalankan pendekatan restorative justice dalam perkara ringan. Pendekatan ini dilandasi Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang menekankan musyawarah, pemulihan korban, dan menjaga harmoni sosial.
Melalui program seperti:
- Jaksa Masuk Sekolah
- Jaksa Masuk Desa
- Jaksa Masuk Pesantren
…Kejari OKI aktif meningkatkan literasi hukum masyarakat. Ini sejalan dengan amanat Pasal 30A UU Kejaksaan, yang mewajibkan kejaksaan untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum.
Kepemimpinan yang Menjunjung Integritas
Di tengah tantangan dalam sistem peradilan nasional, integritas menjadi pilar utama dalam kepemimpinan Hendri Hanafi. Melalui transparansi tata kelola internal dan komunikasi publik yang terbuka, Kejari OKI membuktikan bahwa kredibilitas institusi dapat dibangun dari tingkat daerah.
Ketika beberapa kejari daerah lain mengalami stagnasi, Kejari OKI justru menunjukkan pencapaian yang jelas dan terukur.
Peran Strategis dalam Mendukung Agenda Nasional
Langkah progresif Kejari OKI memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda reformasi hukum nasional. Sejalan dengan RPJMN 2020–2024, Kejaksaan dituntut menjadi institusi yang modern, profesional, dan terpercaya.
Kehadiran kejaksaan di daerah juga penting dalam pengawasan proyek strategis nasional serta pencegahan kebocoran anggaran publik, yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
baca juga : Tips Mengoptimalkan Keamanan di Cloud untuk Mencegah Akses Tidak Sah
Optimisme dari Daerah: Inspirasi bagi Penegakan Hukum Nasional
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, langkah nyata dari Kejari OKI menjadi angin segar. Penegakan hukum yang dilakukan tak hanya soal menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga tentang edukasi, pemulihan, dan pelayanan berbasis keadilan sosial.
Kisah sukses Kejari OKI diharapkan bisa menjadi model bagi kejaksaan lain di seluruh Indonesia. Karena membangun sistem hukum yang adil bukan hanya soal regulasi, tapi juga tentang komitmen moral dan kepemimpinan yang berintegritas.
penulis : elsandria
