Isu pajak atas amplop kondangan kembali menyeruak usai disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN. Ia menegaskan, pernyataan tersebut harus diklarifikasi karena bisa memberatkan rakyat kecil—apakah isu ini betul ada rencana pajak seperti itu?
Isu Pajak Amplop Kondangan oleh Pemerintah
Dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara, Mufti Anam mengungkapkan adanya kabar bahwa pemerintah akan mengenakan pajak terhadap amplop kondangan:
“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat, orang yang mendapat amplop di kondangan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini tragis, membuat rakyat cukup menjerit.” Facebook+7IKPI+7merdeka.com+7
Menurutnya, kebijakan ini muncul karena pemerintah kini mencari tambahan sumber penerimaan akibat pendapatan negara yang menurun.
baca juga : Laptop Buat Ngoding: Spesifikasi Ideal dan Rekomendasinya
Penyebab Kemunculan Wacana Ini
Mufti Anam menjelaskan, salah satu pemicu isu ini adalah pengalihan dividen BUMN ke lembaga baru bernama Danantara—sehingga membuat penerimaan negara kehilangan sumber utama dana.
“Pengalihan dividen Danantara sangat jelas, negara kehilangan pemasukan. Kemenkeu hari ini harus memutar otak… maka lahirlah kebijakan kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin.” DEMOCRAZY NewsIKPI+2merdeka.com+2DEMOCRAZY News+2
Tidak hanya amplop kondangan, ia juga menyebut pajak terhadap pedagang online, influencer, dan UMKM digital. Ia menyesalkan jika kebijakan pajak justru memberatkan rakyat kecil.
Mufti Anam: Waspadai Dampak pada Rakyat Kecil
Mufti menekankan pentingnya pembebanan pajak yang adil dan tidak menambah beban masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Ia meminta agar wacana pajak amplop kondangan tidak dijadikan solusi fiskal tanpa evaluasi yang matang.
Dia menyoroti bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara menimbulkan persoalan transparansi:
“Dividen BUMN adalah hak negara… sekarang dividen itu tidak masuk lagi kas negara… Siapa check and balance Danantara?” IKPIIKPI+2merdeka.com+2DEMOCRAZY News+2
Mufti mengingatkan bahwa seharusnya pemeriksaan keuangan dan alokasi anggaran tetap melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah dan DJP Belum Pastikan Rencana Pajak
Hingga kini, pemerintah dan DJP belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai wacana pajak amplop kondangan. Mufti bahkan meminta agar isu tersebut diklarifikasi secara terbuka kepada publik.
Isu pajak mendadak muncul membuat kekhawatiran di kalangan pelaku usaha digital dan masyarakat biasa. Menurut laporan, beberapa pebaktian digital dan toko online mulai “hitung ulang” strategi mereka akibat penekanan pajak di sektor baru kontan.co.id+6IKPI+6merdeka.com+6.
Sebaiknya: Fokus pada Polemik Dividen BUMN
Mufti menilai, fokus seharusnya bukan pada pajak amplop, melainkan pada cara pengelolaan dividen BUMN agar:
- Masuk ke kas negara (APBN)
- Dikelola transparan, dengan pengawasan dari DPR
- Tidak menciptakan beban tambahan untuk rakyat kecil
Ia mendorong agar pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik dan tidak mengalihkan biaya penutup anggaran ke kalangan masyarakat bawah.
baca juga : Universitas Teknokrat Indonesia Gelar FSIP Bakti Ramadan 2025
Potensi Risiko Jika Isu Ini Berlanjut
- Ketidakstabilan sosial: Kekhawatiran akan membatasi tradisi sosial seperti hajatan.
- Erosi literasi pajak: Publik bisa tergiring pada perasaan bahwa pajak selalu menyasar masyarakat biasa.
- Distraksi dari isu utama: Pengalihan dividen jadi sorotan yang lebih penting untuk keadilan fiskal.
Mufti pun meminta agar semua isu seperti ini dibicarakan secara rasional dan transparan.
penulis : Bagas Reyhan N.
