Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan kesepakatan yang memungkinkan transfer data pribadi warga negara ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini menimbulkan berbagai kontroversi, dengan banyak pihak menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan hak privasi warga negara. Artikel ini akan membahas mengapa perjanjian ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia.
Baca juga : Poso Diterpa 96 Kali Gempa Susulan, Warga Masih Mengungsi
Pentingnya Data Pribadi dalam Era Digital
Dalam dunia digital yang semakin berkembang, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Keamanan data pribadi kini menjadi isu yang tidak bisa dianggap remeh, baik untuk individu maupun negara. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan, penting untuk memastikan bahwa data pribadi tidak jatuh ke tangan yang salah.
Namun, kesepakatan yang melibatkan transfer data pribadi ke negara lain menimbulkan risiko tersendiri, terutama terkait dengan perlindungan data dan privasi. Transfer data ini bisa membuka celah bagi pengawasan asing yang tidak diinginkan.
Transfer Data Pribadi ke AS: Apa yang Terjadi?
Kesepakatan yang baru saja disepakati antara pemerintah Indonesia dan AS memungkinkan transfer data pribadi warga negara Indonesia ke perusahaan atau pihak di Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pertukaran data dalam konteks bisnis, teknologi, dan keamanan siber.
Namun, sebagian besar masyarakat dan pakar hukum menilai perjanjian ini tidak sesuai dengan nilai konstitusional yang ada. Mereka berpendapat bahwa ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara, karena data pribadi yang diserahkan ke pihak asing dapat disalahgunakan atau dipergunakan tanpa kendali yang jelas.
Potensi Ancaman Terhadap Keamanan Data
Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul terkait dengan perjanjian ini adalah soal keamanan data. Dengan data pribadi yang dipindahkan ke luar negeri, negara kehilangan kontrol penuh atas data tersebut. Hal ini bisa menimbulkan masalah jika data tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab atau jika digunakan untuk tujuan yang tidak sah.
Kehilangan Kendali atas Data Pribadi
Selain itu, para ahli menilai bahwa kesepakatan ini berpotensi membuat Indonesia kehilangan kendali atas data pribadi warganya. Dengan sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan AS, akan sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
Konstitusi Indonesia dan Perlindungan Privasi Warga Negara
Perjanjian ini dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan hak privasi warga negara. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara untuk memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan privasi. Dengan adanya kesepakatan ini, hak-hak tersebut terancam tergerus.
Kedaulatan Negara yang Terancam
Selain aspek privasi, transfer data ini juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia memberi izin kepada pihak luar untuk mengakses dan memanfaatkan data pribadi warga negara. Hal ini berpotensi mengurangi kemandirian dan otonomi negara dalam mengelola data yang ada di dalam negeri.
Dampak Jangka Panjang dan Tanggapan Masyarakat
Para kritikus memperingatkan bahwa jika kesepakatan ini tidak ditinjau kembali, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Perlindungan data pribadi yang lemah dapat merugikan warga negara Indonesia, yang mungkin akan menghadapi risiko penyalahgunaan informasi pribadi mereka oleh pihak asing.
Perlunya Regulasi yang Lebih Ketat
Banyak pihak yang mendesak agar pemerintah Indonesia segera membuat regulasi yang lebih ketat mengenai transfer data pribadi ke luar negeri. Keamanan data harus menjadi prioritas utama, dengan mengedepankan perlindungan privasi warga negara.
Kesimpulan: Perlindungan Data Pribadi adalah Prioritas
Kesepakatan untuk mentransfer data pribadi ke AS telah menimbulkan polemik besar terkait dengan konstitusi dan kedaulatan negara. Para ahli hukum dan aktivis privasi menilai langkah ini sebagai ancaman serius terhadap hak privasi warga negara dan kedaulatan negara.
Di tengah berkembangnya teknologi dan pertukaran data internasional, Indonesia harus bisa mengelola data pribadi dengan lebih bijak, untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak warganya tetap terlindungi. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan prinsip kedaulatan dan privasi dalam setiap kebijakan yang diambil.
Penulis : helen putri marsela
