Satu Polisi Tewas dan 14 Anggota PMF Ditahan
Sebuah bentrokan bersenjata pecah di distrik Karkh, Baghdad, pada hari Minggu, melibatkan aparat kepolisian dan anggota Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), sebuah kelompok paramiliter yang berada di bawah otoritas negara dan memiliki hubungan dengan Iran. Peristiwa ini menewaskan sedikitnya satu petugas polisi dan menyebabkan penahanan 14 orang anggota PMF.
Baca juga: Ibu dan Bayi Dipaksa Turun dari Taksi Online di Tigaraksa: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Penyerbuan Kantor Pemerintah Saat Serah Terima Jabatan
Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Irak, insiden bermula ketika sejumlah anggota PMF menyerbu gedung Kementerian Pertanian saat sedang berlangsung proses pelantikan direktur baru. Aksi tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan pegawai kementerian yang langsung menghubungi pihak keamanan.
Keterangan dari beberapa sumber keamanan dan pegawai yang berada di lokasi menyebutkan bahwa para pelaku bermaksud menggagalkan pergantian jabatan dengan mempertahankan direktur lama.
Investigasi Diperintahkan Langsung oleh Perdana Menteri
Komando Operasi Gabungan, yang berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, mengonfirmasi bahwa para pelaku adalah anggota PMF yang kini telah diserahkan ke pihak kehakiman. Dari peristiwa itu, satu polisi dilaporkan meninggal dunia dan sembilan lainnya mengalami luka-luka, berdasarkan laporan dari kepolisian dan sumber rumah sakit.
Perdana Menteri juga telah memerintahkan pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut insiden ini dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.
Keterlibatan Brigade PMF yang Terafiliasi dengan Kataib Hezbollah
Pihak berwenang menyebut bahwa anggota PMF yang ditangkap berasal dari Brigade 45 dan 46, dua unit yang diketahui memiliki hubungan langsung dengan kelompok bersenjata Kataib Hezbollah yang berafiliasi dengan Iran.
Insiden ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan masih adanya gesekan antara institusi resmi pemerintah dengan kelompok bersenjata yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam sistem keamanan negara. Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak akan membiarkan pihak manapun menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak terhadap lembaga negara.
Penulis: Eka sri indah lestary
