Ketegangan kembali meletus di Baghdad pada Minggu (27/7), ketika baku tembak pecah antara pasukan keamanan Irak dan kelompok milisi Syiah yang didukung Iran. Insiden ini menewaskan satu anggota kepolisian dan melukai sejumlah lainnya. Pemerintah Irak langsung memerintahkan investigasi menyeluruh terkait peristiwa yang mengguncang kestabilan ibu kota tersebut.
Baca juga : Puluhan SPBU di Jember Alami Kelangkaan BBM, Jalur Gumitir Tertutup
Serbuan ke Kantor Pemerintah Berujung Bentrok
Menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Irak, insiden bermula ketika anggota milisi dari Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilisation Forces/PMF) memasuki sebuah gedung milik Kementerian Pertanian di kawasan Saydiyah, Baghdad. Mereka disebut mencoba mencegah pengangkatan direktur baru yang sedang dilantik dalam sebuah pertemuan internal.
Tindakan sepihak ini menimbulkan kepanikan di kalangan pegawai. Pihak keamanan pun segera dikerahkan setelah menerima laporan gangguan bersenjata. Namun saat polisi dan unit Respon Darurat tiba di lokasi, mereka langsung ditembaki oleh kelompok bersenjata tersebut.
Satu Polisi Gugur, Belasan Milisi Ditangkap
Baku tembak sengit tak terhindarkan. Satu personel polisi dilaporkan tewas, sementara sembilan lainnya mengalami luka-luka. Pihak berwenang berhasil menangkap sedikitnya 14 orang milisi bersenjata dalam operasi tersebut.
Komando Operasi Gabungan, yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri Mohammed Shia Al Sudani, mengonfirmasi bahwa para pelaku adalah anggota PMF dari Brigade 45 dan 46. Kedua brigade ini diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok milisi Kataib Hezbollah, salah satu fraksi bersenjata Syiah yang punya kedekatan erat dengan Teheran.
Investigasi Pemerintah dan Respons Publik
Sebagai tanggapan atas insiden ini, Perdana Menteri Al Sudani memerintahkan pembentukan komite penyelidikan guna mengungkap dalang dan motif di balik serangan tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan mentoleransi upaya apapun yang melemahkan otoritas negara dan supremasi hukum.
Rekaman video dari media sosial menunjukkan pasukan keamanan Irak bersenjata lengkap bergegas menuju lokasi kejadian, diiringi suara tembakan. Cuplikan lain memperlihatkan petugas keamanan yang terluka sedang dirawat di rumah sakit.
Insiden ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat Irak, yang selama ini sudah jenuh dengan ketidakstabilan akibat konflik antar-kelompok bersenjata yang kerap mengganggu institusi pemerintahan.
Sejarah Panjang PMF dan Peran Iran
PMF sendiri dibentuk pada 2014 sebagai respons terhadap serangan besar-besaran ISIS di wilayah Irak bagian utara dan barat. Ribuan sukarelawan Syiah bergabung atas seruan ulama berpengaruh Grand Ayatollah Ali Al Sistani, dengan tujuan mempertahankan negara dari ancaman ekstremis. Pemerintah saat itu, di bawah Nouri Al Maliki, resmi mengintegrasikan PMF ke dalam struktur keamanan negara.
Namun sejak saat itu, beberapa faksi dalam PMF, khususnya yang berafiliasi dengan Iran, kerap bertindak di luar kendali negara. Bahkan dalam masa perang melawan ISIS, sejumlah kelompok milisi Syiah dituding melakukan pelanggaran HAM di wilayah-wilayah Sunni, yang kemudian disebut sebagai “tindakan individual” oleh pemerintah Irak dan PMF.
Kedekatan PMF dengan Iran membuat para pemimpin militernya jadi sasaran sanksi AS, termasuk di bawah Undang-Undang Global Magnitsky. Antara 2019 hingga 2021, beberapa tokoh penting PMF masuk daftar hitam karena dugaan pelanggaran hak asasi dan keterlibatan dalam kekerasan sektarian.
Ancaman Baru bagi Stabilitas Irak
Sejak ISIS dinyatakan kalah pada akhir 2017, PMF berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang sangat berpengaruh. Beberapa kelompok dalam tubuh PMF bahkan kian berani menentang kebijakan pemerintah pusat dan terlibat dalam dinamika kekuasaan di Irak.
Baca juga : Mahathir Muhammad Sandang Sabuk Hitam Dan 2 Internasional, Unjuk Kebolehan Kata
Peristiwa pada Minggu kemarin memperlihatkan betapa rumitnya posisi pemerintah Irak dalam menyeimbangkan antara menghormati kelompok milisi yang pernah berjasa melawan ISIS dan menegakkan hukum terhadap tindakan yang mengancam kestabilan nasional.
Pakar keamanan di Irak memperingatkan bahwa bentrokan semacam ini bisa menjadi indikator retaknya kendali negara atas aparat bersenjata yang dulu dibentuk untuk mempertahankan bangsa, namun kini menjadi ancaman bagi institusi sipil. Pemerintah Irak diharapkan bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini, demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
Penulis : Eka sri indah lestary
