PDI Perjuangan kembali mengenang salah satu peristiwa kelam sekaligus bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia—Kudatuli, atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Di tahun 2025 ini, tepat 29 tahun sejak peristiwa berdarah itu terjadi, PDIP menggelar peringatan khusus yang sarat makna, emosi, dan pesan politik yang tajam.
Baca juga: Rumor IPO Grup Besar: Privat ke Publik?
Acara digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu, 27 Juli 2025. Tidak hanya sekadar mengenang, peringatan ini juga menjadi ajang refleksi untuk menilai kondisi demokrasi Indonesia hari ini.
Tabur Bunga dan Penghormatan untuk Pejuang Demokrasi
Peringatan dimulai dengan tabur bunga di halaman kantor DPP, tempat terjadinya bentrokan fisik pada 1996. Saat itu, konflik internal partai antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi berubah menjadi kekerasan setelah campur tangan kekuasaan Orde Baru. Lima orang tewas dan ratusan luka-luka dalam peristiwa itu.
Sejumlah tokoh partai hadir. Di antaranya Ribka Tjiptaning, Bonnie Triyana, Wiryanti Sukamdani, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, hingga kader muda seperti Sadarestuwati. Mereka memberikan penghormatan kepada para korban yang dianggap sebagai martir perjuangan demokrasi.
Ribka Tjiptaning: “Tanpa Kudatuli, Tak Ada Presiden Tukang Kayu”
Dalam orasinya, Ribka menyampaikan pidato yang cukup blak-blakan. Ia menegaskan, tanpa peristiwa Kudatuli, maka anak-anak rakyat kecil tak akan punya peluang memimpin negeri ini.
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh jadi anggota DPR. Tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah eror, ya itu nasib namanya,” ujarnya.
Pernyataan itu merujuk pada Presiden Joko Widodo, yang dikenal luas berasal dari latar belakang sederhana. Namun, kritik Ribka juga menyiratkan kekecewaan terhadap arah politik saat ini yang dianggap jauh dari cita-cita reformasi.
Hasto dan Ketidakadilan Hukum
Tak hanya itu, Ribka juga menyentil vonis terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus korupsi yang menyeret nama buron Harun Masiku. Menurutnya, kasus ini adalah bentuk kriminalisasi dan upaya intimidasi terhadap PDIP yang kini berada di luar lingkar kekuasaan.
“Kita hadir di sini dengan penuh keprihatinan. Sekjen kita mendapat ketidakadilan hukum. Jangan lupa, ini bukan hanya soal Hasto—sasaran utamanya itu Ibu Mega. Hasto itu hanya sasaran antara.”
Ia menyebut hukum hari ini masih menjadi alat kekuasaan untuk menekan lawan politik. Baginya, ini membuktikan bahwa semangat reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 belum benar-benar terwujud.
Ancaman “PDIP 7 Persen” di 2029
Ribka juga mengungkap bahwa ia mendengar ada pihak tertentu yang merancang skenario untuk membuat perolehan suara PDIP di Pemilu 2029 hanya 7 persen.
“Saya dengar mereka menarget kita 7 persen di 2029. Salah hitung mereka. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah bangkit. Semakin ditekan, semakin terkonsolidasi.”
Pernyataan ini tampaknya ditujukan kepada kekuatan politik yang kini dominan, sekaligus menyiratkan bahwa PDIP siap berhadapan dengan segala bentuk tekanan di masa depan.
Ribka menegaskan bahwa PDIP bukan partai yang mudah goyah. Sejarah membuktikan, kata dia, bahwa PDIP justru semakin kuat saat berada dalam posisi terpinggirkan.
“Lihat aja, kalau kita terus diginiin, ini akan menggelembung. PDI Perjuangan tuh makin ditekan, makin solid. Mereka salah hitung.”
Seruan untuk Soliditas dan Militansi Kader
Di akhir orasinya, Ribka mengajak seluruh kader untuk tetap militan menghadapi segala tekanan dan ketidakadilan yang menimpa partai. Ia menegaskan bahwa kader banteng sejati tidak boleh cengeng apalagi menyerah.
“Banteng tidak boleh ngambek, banteng tidak boleh cengeng. Kalau banteng beneran, ya hadapi. Jangan sampai kita malah jadi celeng.”
Pernyataan ini mengacu pada pernyataan Megawati beberapa tahun lalu yang menyebut kader partai yang tidak loyal sebagai “celeng”.
Baca juga : Pengcab KKI Bandar Lampung Pimpinan Mahathir Muhammad Dikukuhkan
Kudatuli, Peristiwa yang Terus Hidup
Peristiwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah kelam. Bagi PDIP, ini adalah titik balik kebangkitan politik rakyat kecil. Peringatan tahun ini menegaskan bahwa semangat itu masih menyala, dan justru makin kuat ketika mereka merasa ditekan oleh kekuatan status quo.
PDI Perjuangan menunjukkan bahwa mereka masih siap bertarung, dengan akar sejarah yang kuat dan keyakinan bahwa rakyat kecil tetap berada di sisi mereka.
Penulis : eka sri indah lestary
