Pemerintahan Trump baru saja mengeluarkan pedoman yang memungkinkan pegawai federal untuk berdiskusi tentang agama, berdoa, dan bahkan berdakwah di tempat kerja. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan para pembela pemisahan antara gereja dan negara.
Baca juga: Pemerintahan Trump Izinkan Pegawai Federal untuk Menyebarkan Keyakinan Agama di Tempat Kerja
Pedoman Baru Membolehkan Ekspresi Agama di Tempat Kerja
Dalam pedoman yang dikeluarkan pada hari Senin oleh Kantor Manajemen Personalia (OPM), pegawai federal diberi kebebasan untuk berdiskusi tentang agama dan mencoba meyakinkan rekan kerja tentang kebenaran pandangan agama mereka, asalkan tidak mengganggu lingkungan kerja. Pedoman ini juga membolehkan atasan untuk mendorong bawahannya untuk ikut serta dalam ekspresi agama, termasuk berdoa.
Menurut Direktur OPM Scott Kupor, “Pegawai federal seharusnya tidak pernah harus memilih antara keyakinan agama mereka dan karier mereka.” Kupor juga menekankan bahwa pedoman ini memastikan tempat kerja federal tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga ramah terhadap warga negara dengan berbagai keyakinan agama.
Kekhawatiran Pembela Kebebasan Beragama
Meskipun pedoman ini dirancang untuk memastikan kebebasan beragama, beberapa pihak yang mendukung pemisahan gereja dan negara merasa khawatir. Mikey Weinstein, presiden dari Military Religious Freedom Foundation, menyatakan bahwa pedoman ini bertentangan dengan Konstitusi dan hak-hak pekerja.
Weinstein berpendapat bahwa, jika seorang atasan menekan seorang karyawan untuk menerima ajaran agama tertentu, karyawan tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam kemajuan karier mereka.
Dukungan terhadap Kebijakan Baru
Sebaliknya, Andrew Walker, seorang dekan asosiasi di Southern Baptist Theological Seminary, menganggap kebijakan baru ini hanya sebagai langkah untuk mengembalikan netralitas hukum. Menurutnya, pedoman ini menegaskan kembali prinsip-prinsip Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, dengan catatan bahwa ekspresi agama tersebut tidak boleh bersifat mengganggu.
Baca juga: Mahathir Muhammad Sandang Sabuk Hitam Dan 2 Internasional, Unjuk Kebolehan Kata
Pemerintahan Trump dan Dukungan terhadap Kebebasan Beragama
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah-langkah pemerintahan Trump yang lebih besar dalam mendukung kebebasan beragama. Selain pedoman baru ini, pemerintahan Trump juga telah mendirikan Kantor Kepercayaan di Gedung Putih, serta mengeluarkan perintah eksekutif untuk membentuk komisi presiden mengenai kebebasan beragama. Pemerintahan ini juga meminta pegawai Departemen Luar Negeri untuk melaporkan adanya bias anti-Kristen di antara rekan kerja mereka.
Kebijakan terbaru ini akan memberikan ruang lebih besar bagi pegawai federal untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka di tempat kerja, meskipun kontroversi mengenai penerapannya tetap berlanjut.
Penulis: Fiska Anggraini
