Pemerintahan Trump baru-baru ini mengeluarkan pedoman baru yang memberikan kebebasan lebih bagi pegawai federal untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan mereka di tempat kerja. Sebuah memorandum yang dirilis pada hari Senin oleh Kantor Manajemen Personel (OPM) menguraikan ketentuan untuk aktivitas keagamaan, termasuk diskusi, doa, dan tampilan simbol keagamaan.
Baca juga: Krisis di OpenAI: Banyak Talenta Beralih ke Meta, Apa yang Terjadi?
Ekspresi Keagamaan yang Diperluas di Tempat Kerja Federal
Menurut pedoman dari Direktur OPM, Scott Kupor, badan-badan federal didorong untuk memungkinkan ekspresi keagamaan pribadi sebisa mungkin, kecuali jika hal tersebut mengganggu operasi bisnis. Ini menandai perubahan signifikan, memberikan kebebasan lebih bagi pekerja federal untuk mempraktikkan keyakinan agama mereka di tempat kerja.
Ketentuan Utama untuk Ekspresi Keagamaan Pekerja Federal
Memorandum tersebut memungkinkan pegawai federal untuk berdiskusi tentang keyakinan agama mereka dengan rekan kerja, selama percakapan tersebut tetap sopan dan penuh rasa hormat. Pekerja juga disarankan untuk menghentikan diskusi tersebut jika diminta oleh pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa pedoman ini memastikan interaksi tersebut tidak bersifat mengganggu.
Selain itu, pekerja kini diizinkan untuk mengundang rekan kerja ke kebaktian agama, berdoa dalam kelompok, atau bahkan melakukan doa individu selama jam istirahat. Pedoman baru ini juga memungkinkan pekerja untuk menampilkan simbol keagamaan di meja mereka.
Contoh Aktivitas Keagamaan yang Diizinkan di Tempat Kerja
Beberapa skenario khusus dicontohkan dalam memorandum ini. Misalnya, seorang penjaga taman yang memimpin tur di taman nasional diperbolehkan untuk berdoa bersama grup, dan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Urusan Veteran dapat berdoa di atas pasien. Aktivitas-aktivitas ini dianggap sebagai contoh ekspresi keagamaan yang diperbolehkan saat bekerja, asalkan tidak mengganggu tugas profesional.
Perlindungan Hukum untuk Ekspresi Keagamaan di Tempat Kerja
Hukum federal sudah memberikan perlindungan tertentu untuk ekspresi keagamaan di tempat kerja. Berdasarkan Title VII dari Civil Rights Act tahun 1964, majikan dilarang mendiskriminasi pegawai berdasarkan agama. Majikan juga diwajibkan untuk mengakomodasi praktik keagamaan pegawai kecuali jika hal tersebut menimbulkan kesulitan yang berat.
Fokus Pemerintahan Trump pada Kebebasan Beragama
Memorandum ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Trump untuk melindungi ekspresi keagamaan. Selain pedoman ini, Presiden Trump juga mendirikan Komisi Kebebasan Beragama pada bulan Mei dan menandatangani perintah eksekutif lebih awal tahun ini untuk melawan bias anti-Kristen.
Kupor menekankan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan tempat kerja federal tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga menyambut warga Amerika dari berbagai keyakinan, memperkuat komitmen pemerintahan untuk kebebasan beragama.
Penulis: Fiska Anggraini
