Undang-Undang TNI sedang menjadi sorotan tajam! Gelombang gugatan judicial review membanjiri Mahkamah Konstitusi (MK), mempertanyakan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Setidaknya ada 11 gugatan yang siap diperiksa MK, dimulai dengan sidang perdana yang agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan.
Para pemohon datang dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis HAM, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Mereka berharap MK dapat menguji dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam UU TNI.
Kenapa UU TNI Ramai Digugat ke MK?
Pertanyaan ini mungkin muncul di benak banyak orang. Beberapa isu krusial yang menjadi dasar gugatan antara lain terkait dengan perluasan kewenangan TNI yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan kewenangan sipil, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Para penggugat berpendapat bahwa UU TNI yang baru berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi.
Salah satu gugatan diajukan oleh Fathia Maulidiyanti, Eva Nurcahyani, dan Inayah Wahid. Mereka menyoroti pasal-pasal yang dianggap memberikan ruang terlalu luas bagi TNI untuk terlibat dalam urusan sipil. Mereka khawatir hal ini dapat mengikis peran kepolisian dan lembaga sipil lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, ada juga gugatan yang diajukan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam berbagai universitas. Mereka menyoroti proses legislasi UU TNI yang dinilai kurang transparan dan partisipatif. Mereka berpendapat bahwa masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara aktif dalam pembahasan RUU yang berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berikut adalah daftar beberapa nomor perkara pengujian UU TNI yang akan disidangkan:
- Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 57/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 74/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025
- Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025
Apa Dampaknya Jika Gugatan Dikabulkan MK?
Jika MK mengabulkan gugatan judicial review ini, maka pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi akan dibatalkan. Hal ini tentu akan berdampak besar bagi TNI, karena kewenangan mereka akan dibatasi sesuai dengan putusan MK. Selain itu, putusan MK juga akan menjadi preseden hukum yang penting bagi penegakan supremasi sipil dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Namun, jika gugatan ditolak, maka UU TNI akan tetap berlaku seperti semula. Hal ini tentu akan mengecewakan para penggugat dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengkritisi UU tersebut. Mereka mungkin akan mencari cara lain untuk memperjuangkan aspirasi mereka, misalnya melalui jalur politik atau advokasi publik.
Bagaimana Proses Sidang di MK Akan Berlangsung?
Sidang di MK akan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemohon, pemerintah, dan ahli hukum. Para pemohon akan menyampaikan argumen mereka mengapa pasal-pasal dalam UU TNI dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pemerintah sebagai pihak yang mewakili negara akan memberikan jawaban dan pembelaan terhadap UU tersebut. Sementara itu, para ahli hukum akan memberikan pandangan mereka mengenai isu-isu hukum yang relevan.
Proses persidangan di MK biasanya berlangsung secara terbuka dan transparan. Masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan melalui siaran langsung atau rekaman video yang dipublikasikan oleh MK. Putusan MK akan diumumkan secara terbuka dan mengikat semua pihak.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Putusan MK akan sangat menentukan arah reformasi sektor keamanan di Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana MK akan menyikapi gelombang gugatan terhadap UU TNI ini.
Sebagai informasi tambahan, detikcom bersama Polri mengadakan ajang penghargaan untuk memberikan apresiasi kepada polisi-polisi teladan di seluruh Indonesia. Kisah-kisah inspiratif para kandidat dapat diakses melalui platform detikcom.
