Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Seorang tokoh dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, mempertanyakan hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah S1 dari Universitas Gajah Mada (UGM) milik Jokowi identik dengan dokumen pembanding.
Rizal menyoroti proses gelar perkara yang menurutnya seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk pelapor dan ahli. Ia mempertanyakan mengapa ahli dari TPUA seperti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
Siapa Sebenarnya Teman Kuliah Jokowi yang Jadi Pembanding Ijazah?
Pertanyaan krusial yang diajukan Rizal adalah mengenai identitas teman kuliah Jokowi yang dijadikan pembanding ijazah. Ia mempertanyakan bagaimana Bareskrim bisa menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan pembanding, sementara terdapat perbedaan pada foto ijazah dan stempel yang tidak utuh.
Menurut Rizal, hasil uji forensik Bareskrim Mabes Polri perlu didalami dan dikaji lebih lanjut agar keberatan-keberatan yang ada dapat diajukan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan ini.
Rizal juga meminta agar ijazah asli Jokowi dipublikasikan secara terbuka jika memang sudah dinyatakan asli oleh Bareskrim. Dengan demikian, ijazah tersebut dapat diuji lebih lanjut, baik di dalam maupun di luar negeri.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa penyidik telah mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM, tertanggal 5 November 1985. Ijazah tersebut telah diuji secara laboratoris dengan sampel pembanding dari tiga rekan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas.
Mengapa Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi Harus Transparan?
Rizal menekankan perlunya transparansi hasil uji kertas, lembar pengesahan, isi skripsi, tanda tangan, nama pembimbing utama (Prof. Ahmad Sumitro), uji tinta terurai, dan uraian uji teknologi. Ia juga meminta agar Jokowi secara percaya diri memperlihatkan ijazah aslinya ke depan publik, tanpa berlindung di balik alasan hanya perintah pengadilan.
Rizal menambahkan bahwa proses hukum perdata terkait isu ini masih terus berjalan. Ia berharap pihak pengadu dan pihak lain diberi akses untuk mendapatkan informasi proses dan detail hasil uji forensik Bareskrim Mabes Polri.
Berikut poin-poin penting yang disampaikan Rizal Fadillah:
- Gelar perkara harus melibatkan pengadu dan ahli.
- Identitas teman kuliah pembanding ijazah perlu diungkap.
- Hasil uji forensik Bareskrim perlu didalami dan dikaji.
- Ijazah asli Jokowi harus dipublikasikan secara terbuka.
- Proses hukum perdata harus berjalan transparan.
Apa Dampak dari Polemik Ijazah Jokowi Terhadap Kepercayaan Publik?
Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi ini tentu dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel agar isu ini tidak terus menjadi bola liar.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk selalu berhati-hati dalam memverifikasi informasi yang beredar di masyarakat, terutama di era digital yang penuh dengan disinformasi.
Sementara itu, detikcom bersama Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terus berupaya memberikan apresiasi kepada sosok-sosok teladan di institusi masing-masing melalui ajang penghargaan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para anggota Polri dan jaksa untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
