Kenya, yang dulu dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Afrika Timur, kini sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam. Kondisi ini membuat banyak warga merasa putus asa dan mempertanyakan arah negara mereka.
Sekitar 40% penduduk Kenya hidup di bawah garis kemiskinan. Di Nairobi, ibu kota negara, kesulitan ekonomi ini sangat terasa. Seorang ibu lima anak yang berjualan sayur di pinggir jalan mengungkapkan bahwa tahun ini adalah tahun terburuk dalam 36 tahun dia berdagang. Pemilik toko di pusat bisnis juga merasakan hal yang sama, dengan mengatakan bahwa begitu pemerintahan baru terpilih, pajak langsung dinaikkan.
Mengapa Rakyat Kenya Merasa Dikhianati?
Salah satu penyebab utama kemarahan publik adalah kenaikan pajak yang signifikan. Pemerintah berdalih bahwa pajak diperlukan untuk membayar utang luar negeri dan menjaga stabilitas fiskal. Namun, banyak warga merasa bahwa beban pajak sudah terlalu berat, terutama di tengah inflasi yang tinggi, pengangguran, dan korupsi yang merajalela.
Presiden Kenya, William Ruto, sebelumnya berjanji untuk membela kepentingan rakyat kecil. Namun, kebijakannya menaikkan pajak secara drastis dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji kampanyenya. Analis dari Control Risks, Patricia Rodrigues, menyebutkan bahwa Presiden Ruto kehilangan kepercayaan publik karena dianggap gagal mewakili rakyat kecil.
Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs menyatakan bahwa kesabaran publik sudah mencapai batasnya. Ia menekankan bahwa rakyat tidak sanggup lagi menanggung beban pajak yang semakin meningkat.
Bagaimana Utang Luar Negeri Mempengaruhi Kehidupan Warga Kenya?
Ironisnya, di saat rakyat kesulitan, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang justru melebihi anggaran kesehatan dan pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kenya juga menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, yang mendesak reformasi fiskal sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan. Namun, reformasi ini seringkali melibatkan kebijakan yang tidak populer, seperti pemotongan anggaran dan kenaikan pajak.
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasi Krisis Ini?
Parlemen Kenya dijadwalkan untuk membahas rancangan anggaran baru. Pemerintah berusaha menghindari pajak langsung yang bisa memicu gelombang protes baru. Namun, banyak warga yang menyerukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pajak, tetapi juga pada akuntabilitas dan transparansi.
Seorang warga Nairobi mengatakan bahwa penting untuk membicarakan akuntabilitas, bukan hanya pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola keuangan negara.
Krisis ekonomi di Kenya adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi rakyat, mengelola keuangan negara dengan bijak, dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah utang dan kemiskinan.
