Rumah Subsidi Mungil: Solusi atau Masalah Baru?
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang merancang aturan baru terkait luas rumah subsidi. Aturan ini masih dalam tahap penggodokan dan belum final. Salah satu poin penting yang sedang dibahas adalah luas minimal rumah subsidi, yang diusulkan menjadi 18 meter persegi. Usulan ini tentu saja menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
Lippo Group bahkan sudah memamerkan contoh rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi. Rumah mungil ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 100 juta, tergantung lokasi dan spesifikasi. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai bahwa rumah contoh ini bisa menjadi pilihan tambahan bagi konsumen perkotaan.
Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa usulan cicilan murah dan luas rumah subsidi yang kecil adalah upaya untuk mengakomodir masyarakat tanpa pendapatan tetap. Pemerintah ingin membuka opsi bagi masyarakat yang membutuhkan rumah dekat dengan aktivitas mereka, tetapi tidak memerlukan ruangan yang besar.
Kenapa Luas Rumah Subsidi Jadi Perdebatan?
Usulan luas minimal rumah subsidi ini bukan tanpa alasan. Sri Haryati menjelaskan bahwa dengan aturan sebelumnya, rumah subsidi harus berdiri di lahan 60 meter persegi. Hal ini menjadi tantangan, terutama di kawasan perkotaan yang harga tanahnya mahal. Dengan menyesuaikan luasan, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa memiliki rumah.
Namun, usulan ini juga menuai kritik. Banyak yang mempertanyakan apakah rumah dengan luas 18 meter persegi cukup layak untuk dihuni, terutama bagi keluarga yang memiliki anak. Ada juga kekhawatiran mengenai kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia.
Kementerian PKP sendiri terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Sri Haryati mengatakan bahwa semua kritikan dan saran akan dipertimbangkan sebelum keputusan final diambil. Uji publik terus digulirkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari berbagai pihak.
Cicilan Murah: Mungkinkah?
Selain luas rumah, Kementerian PKP juga tengah menggodok harga rumah subsidi agar cicilannya terjangkau, sekitar Rp 600-700 ribu per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan cicilan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang biasanya mencapai Rp 1 jutaan per bulan.
Sri Haryati menjelaskan bahwa diskusi mengenai biaya cicilan ini merupakan pembahasan komprehensif selain topik ukuran rumah subsidi. Kesediaan skema pembiayaan dari perbankan juga menjadi salah satu pertimbangan penting.
Lippo Group sendiri menawarkan rumah subsidi dengan harga mulai dari Rp 100 juta. Wakil Ketua Lippo Group, James Riady, menekankan bahwa meskipun ukurannya kecil, spesifikasi rumah tetap memperhatikan kualitas dan kenyamanan penghuninya.
Di Mana Rumah Subsidi Ini Akan Dibangun?
Head of Project Management PT Lippo Karawaci, Fritz Atmodjo, memberikan bocoran terkait lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan rumah subsidi minimalis. Beberapa area yang dipertimbangkan adalah koridor timur, seperti Cikampek dan Purwakarta. Di Bogor, kemungkinan di daerah kabupatennya, dan di area-area Tangerang.
Lokasi yang strategis dengan akses ke pusat kota menjadi salah satu fokus utama. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih dekat dengan tempat kerja dan aktivitas lainnya. Dengan demikian, konsep Transit Oriented Development (TOD) tidak harus selalu dekat dengan stasiun, tetapi juga dekat dengan area kerja.
Rumah subsidi ini dirancang sebagai solusi hunian layak dan terjangkau di kawasan urban. Fasilitas yang tersedia antara lain 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga yang tergabung dengan dapur sederhana, kloset duduk, wastafel, shower, kran, serta meja dapur dan sink.
Aturan mengenai luas rumah subsidi ini masih dalam proses penyusunan. Kementerian PKP terus menerima masukan dari berbagai pihak untuk menghasilkan aturan yang terbaik bagi masyarakat. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya.
