Dunia pendidikan tinggi di Indonesia lagi jadi sorotan nih. Ada isu ketidakadilan soal anggaran yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, kampus-kampus negeri (PTN) yang mahasiswanya bejibun, kayak Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Unpad), atau Universitas Gadjah Mada (UGM), ternyata anggarannya nggak sebanding sama sekolah-sekolah kedinasan (PTKL). Ini yang bikin Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat bicara.
Menurut beliau, perbedaan alokasi anggaran ini udah mencederai prinsip keadilan fiskal dalam pendidikan tinggi. Jadi, intinya gini, anggaran yang seharusnya buat memajukan pendidikan tinggi, kok malah nggak merata? Padahal, kita tahu sendiri kan, PTN itu gerbangnya pendidikan buat banyak anak bangsa.
Kenapa Anggaran PTN dan Sekolah Kedinasan Bisa Jomplang Banget?
Ternyata, eh ternyata, ada perbedaan perlakuan anggaran antara PTN dan sekolah kedinasan. Beberapa sekolah kedinasan, dulunya dapat anggaran dari fungsi pendidikan, tapi sekarang udah nggak lagi. Contohnya kayak STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) dan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Dulu mereka pakai anggaran pendidikan, sekarang udah beda cerita.
Tapi, ada juga sekolah kedinasan lain, kayak Poltek Sandi Negara (Politeknik Siber dan Sandi Negara), yang masih dapat anggaran dari fungsi pendidikan. Nah, ini yang bikin bingung, kok bisa beda-beda gitu ya? Padahal, semua sama-sama lembaga pendidikan tinggi.
Perbedaan ini yang bikin anggaran PTN jadi kelihatan kecil dibanding sekolah kedinasan. Padahal, PTN punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mendidik puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kalangan. Anggaran yang minim bisa berdampak ke kualitas pendidikan, fasilitas, dan kesejahteraan dosen.
Apa Dampaknya Buat Mahasiswa dan Kualitas Pendidikan?
Kebayang kan, kalau anggaran kampus pas-pasan, fasilitas jadi kurang memadai, dosen juga nggak bisa maksimal ngajar karena kesejahteraannya kurang diperhatikan. Ujung-ujungnya, yang rugi ya mahasiswa. Mereka jadi nggak bisa dapat pendidikan yang berkualitas, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa.
Selain itu, ketidakadilan anggaran ini juga bisa bikin PTN susah bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri. Padahal, kita pengen dong punya kampus yang bisa go international, yang bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
Terus, Gimana Solusinya Biar Anggaran Pendidikan Tinggi Lebih Adil?
Ini PR besar buat pemerintah dan DPR. Mereka harus duduk bareng, cari solusi yang terbaik buat mengatasi ketimpangan anggaran ini. Salah satu caranya mungkin dengan mereview kembali sistem penganggaran pendidikan tinggi, biar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk PTN, biar mereka bisa lebih leluasa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan sampai PTN jadi anak tiri, sementara sekolah kedinasan dapat perlakuan istimewa.
Pendidikan tinggi itu investasi jangka panjang. Kalau kita mau Indonesia maju, kita harus berani berinvestasi di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan yang adil dan merata adalah kunci untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, kompeten, dan berakhlak mulia.
Semoga aja, isu ketidakadilan anggaran pendidikan tinggi ini bisa segera diatasi. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan merugikan masa depan bangsa.
