Polemik Pulau Tujuh, sebuah isu yang melibatkan wilayah administratif, kini menjadi perhatian serius. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, secara terbuka menyampaikan protesnya terkait masuknya Pulau Tujuh ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menilai bahwa sengketa ini tidak serumit perseteruan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia menyarankan agar Kemendagri mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam mengambil keputusan terkait Pulau Tujuh.
Kenapa Pulau Tujuh Jadi Rebutan?
Pulau Tujuh menjadi sorotan karena Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkannya ke wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini memicu reaksi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel yang merasa memiliki hak historis dan administratif atas pulau tersebut. Gubernur Hidayat Arsani bahkan telah membentuk tim khusus untuk memperjuangkan agar Pulau Tujuh kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Babel.
Staf Khusus Gubernur Kepulauan Babel Bidang Advokasi Hukum Aparatur, Kemas Akhmad Tajuddin, mengungkapkan bahwa surat keberatan telah disampaikan kepada Kemendagri, namun belum mendapatkan tanggapan. Hal ini semakin memperkeruh suasana dan mendorong Babel untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
Deddy Sitorus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga mengingatkan agar Kemendagri memperhatikan berbagai aspek, mulai dari historis, sosiologis, psiko politik, geografis, ekonomis, hingga keadilan. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan semua faktor ini agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Menyelesaikan Sengketa Ini?
Deddy Sitorus mengusulkan agar masalah ini diselesaikan melalui rapat koordinasi (rakor) antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait. Rakor ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Mardani, seorang tokoh yang turut memberikan perhatian pada isu ini, mewanti-wanti agar masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin. Ia menyarankan agar semua pihak yang terlibat duduk bersama untuk mencari jalan tengah yang adil dan bijaksana.
Deddy Sitorus juga menyinggung kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut sebagai contoh yang perlu diperhatikan. Ia mengingatkan agar Kemendagri belajar dari pengalaman tersebut dan menghindari keputusan yang dapat memicu konflik atau ketegangan di masyarakat.
Apa Dampak Jika Sengketa Ini Tidak Diselesaikan dengan Baik?
Jika sengketa Pulau Tujuh tidak diselesaikan dengan baik, dampaknya bisa sangat luas. Selain berpotensi memicu konflik antara daerah, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan investasi di wilayah tersebut. Masyarakat setempat juga akan merasa resah dan tidak nyaman dengan status wilayah yang tidak jelas.
Oleh karena itu, penting bagi Kemendagri untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa ini. Rakor yang melibatkan semua pihak terkait, pertimbangan aspek historis, sosiologis, dan ekonomis, serta transparansi dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Hidayat Arsani telah mengarahkan tim khusus untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri, meminta revisi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau. Langkah ini menunjukkan keseriusan Babel dalam memperjuangkan haknya atas Pulau Tujuh.
Deddy Sitorus menambahkan bahwa proses peradilan juga bisa digunakan jika diperlukan. Namun, ia berharap agar solusi dapat dicapai melalui musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan.
Kasus Pulau Tujuh ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
