Polemik wilayah administrasi kembali mencuat di Indonesia. Kali ini, giliran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang merasa keberatan dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status Pulau Tujuh.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, bahkan telah membentuk tim khusus untuk memperjuangkan agar Pulau Tujuh tetap menjadi bagian dari wilayah administratifnya. Langkah ini diambil setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) memasukkan Pulau Tujuh ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel telah mengirimkan surat keberatan kepada Kemendagri. Namun, hingga kini surat tersebut belum mendapatkan respons.
Kenapa Pulau Tujuh Jadi Rebutan?
Pertanyaan ini tentu muncul di benak banyak orang. Mengapa sebuah pulau kecil bisa memicu perselisihan antar daerah? Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya musyawarah antara Pemda Babel dan Pemda Kepri untuk menyelesaikan masalah ini. Ia mengusulkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memfasilitasi pertemuan antara kedua gubernur.
Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, juga berpendapat bahwa dialog adalah kunci. Ia berharap kedua belah pihak dapat membawa data-data pembanding untuk memperkuat argumen masing-masing. Mendagri punya data-data pembanding, gubernur mungkin punya data-data pembanding (juga), ujarnya.
Zulfikar menambahkan, Perlu duduk bersama antara Kemendagri, Pemda Babel dan Pemda Kepri serta Pemda Lingga untuk dialog dan diskusi membahas hal itu.
Polemik ini mengingatkan pada kasus serupa yang pernah terjadi di Aceh, di mana beberapa pulau sempat masuk ke wilayah administratif Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan batas wilayah administrasi memang seringkali menjadi isu sensitif.
Apa yang Sudah Dilakukan Pemprov Babel?
Selain membentuk tim khusus dan mengirimkan surat keberatan, Pemprov Babel juga telah melakukan rapat internal untuk membahas strategi yang akan diambil. Gubernur Hidayat Arsani memberikan arahan agar tim khusus segera menyampaikan surat resmi kepada Mendagri, meminta revisi terhadap Kepmendagri yang dianggap merugikan Babel.
Akhmad Tajuddin menegaskan bahwa Pemprov Babel serius dalam menangani masalah ini. Mereka berharap Kemendagri dapat segera merespons keberatan yang diajukan dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik.
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Pusat Menyikapi Masalah Ini?
Sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan batas wilayah administrasi, Kemendagri memiliki peran sentral dalam menyelesaikan polemik Pulau Tujuh. Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan agar Mendagri Tito Karnavian segera memanggil Gubernur Babel dan Gubernur Kepri untuk membahas masalah ini secara komprehensif.
Dede Yusuf juga sependapat bahwa Mendagri perlu turun tangan langsung. Ia menilai bahwa pertemuan antara kedua gubernur dengan difasilitasi oleh Mendagri akan menciptakan suasana yang kondusif untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.
Selain itu, penting bagi Kemendagri untuk mempertimbangkan data-data dan aspirasi dari kedua daerah sebelum mengambil keputusan final. Transparansi dan komunikasi yang baik akan membantu meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar.
Semoga saja, polemik Pulau Tujuh ini dapat segera diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan pembangunan di kedua provinsi.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam penentuan batas wilayah administrasi.
Selain berita diatas, detikcom juga mengadakan ajang penghargaan untuk menjaring jaksa dan polisi teladan di seluruh Indonesia.
